JAKARTA,newsline.id — Indonesia berduka. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh, meninggal dunia secara tragis dalam insiden kebakaran rumah di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi.
Kabar duka itu langsung mengguncang lingkungan BPK dan dunia politik nasional. Haerul Saleh yang dikenal sebagai mantan legislator Gerindra itu wafat di usia 43 tahun setelah rumah pribadinya dilalap api.
Jenazah almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Kartika Utama, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.50 WIB untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pejabat tinggi BPK tampak hadir dalam prosesi pelepasan jenazah, di antaranya Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II Daniel Lumban Tobing, Anggota V Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI Fathan Subchi, hingga Anggota VII Slamet Edy Purnomo.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu tokoh pertama yang datang melayat dan ikut mengantar jenazah dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta.
Amran mengaku kehilangan sosok Haerul Saleh yang dikenalnya sederhana, tenang, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara.
“Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Amran.
Pihak kepolisian dan BPK RI telah mengonfirmasi meninggalnya Haerul Saleh dalam peristiwa kebakaran tersebut.
Kepergian Haerul meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kolega, hingga tokoh nasional. Selama menjabat di BPK, ia dikenal aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara dan vokal terhadap isu tata kelola pemerintahan.
Lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 12 Agustus 1981, Haerul Saleh menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Sebelum masuk BPK RI, Haerul merupakan politikus Partai Gerindra yang dua periode menjadi anggota DPR RI, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.
Saat duduk di Komisi XI DPR RI, ia aktif membahas isu perbankan, perpajakan, kebijakan fiskal nasional, hingga pengawasan sektor keuangan negara. Sosoknya dikenal kritis dan memiliki perhatian besar terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.(*)
