Jakarta, newsline.id — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema “Peluang Investasi Asing di Indonesia Akibat Kebijakan Tarif AS 19% pada Sektor Sampah menjadi Energi”. Forum ini membahas cara Indonesia dapat menarik investasi asing untuk sektor pengelolaan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy/WtE) di tengah perubahan dalam perdagangan global.
Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean menyatakan bahwa tarif bea masuk 19% yang diterapkan oleh Amerika Serikat untuk barang-barang dari Indonesia dapat menjadi peluang untuk memperkuat pengembangan energi terbarukan, terutama dalam WtE. “Isu lingkungan bisa menjadi salah satu faktor penentu daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk membangun kerja sama internasional yang lebih proaktif,” katanya saat membuka FDA di Command Centre BSKDN pada hari Selasa, 12 Agustus 2025.
Noudy juga menambahkan, forum ini aspek tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan, Situbondo, Konawe Kepulauan, Wajo, dan Kota Pekalongan. Dari diskusi tersebut, dibentuk beberapa langkah strategis, seperti kecepatan dalam menyusun kebijakan turunan yang memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam perizinan, serta insentif yang menarik bagi sektor swasta. Selain itu, forum tersebut juga menekankan pentingnya adanya jaminan terhadap pembelian energi dari sampah yang diolah untuk meningkatkan kepastian investasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai teknologi WtE juga menjadi fokus diskusi, mulai dari waste-to-steam berbasis Life Cycle Carbon Neutral (LCCN) yang paling cocok untuk kawasan industri dengan volume sampah yang besar, Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk volume sedang, hingga pengolahan anaerobik yang lebih tepat bagi daerah dengan volume sampah kecil hingga sedang. “Setiap jenis teknologi WtE memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, jenis sampah, serta kapasitas daerahnya,” tambah Noudy.
Di sisi lain, Perwakilan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin berpendapat bahwa kerja sama lintas sektor, termasuk kemitraan internasional, pendanaan inovatif, dan transfer teknologi dengan emisi karbon rendah, adalah kunci untuk mempercepat implementasi WtE di Indonesia. Dia juga menekankan pentingnya pendidikan publik dan integrasi kebijakan pemilahan sampah dalam kurikulum sekolah, serta kampanye di media.
“Setiap tahun kita menghadapi masalah seperti penumpukan sampah, jadi kita perlu memberikan pendidikan publik kepada masyarakat dan mengintegrasikan program ini dalam kurikulum sekolah, karena ini akan menjadi dasar keberhasilan dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.(*)
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
