DOMPU, Newsline.id – Tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggema di Nusa Tenggara Barat. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (APPS) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di jalan negara lintas Bima-Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Selasa (2/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa melakukan blokade jalan menggunakan sejumlah kendaraan dan membakar ban bekas di badan jalan. Akibatnya, arus transportasi dari arah Bima menuju Dompu maupun sebaliknya lumpuh total dan menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah tokoh dan aktivis yang hadir secara bergantian menyampaikan orasi, di antaranya Ilham Yahyu, Dedi Kusnadi, Uma Neo, serta sejumlah aktivis senior Pulau Sumbawa. Mereka menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Dalam orasinya, massa menilai pembangunan infrastruktur di wilayah Pulau Sumbawa masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Kondisi jalan yang rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa, hingga Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu alasan kuat yang kembali disuarakan dalam aksi tersebut.
Selain persoalan infrastruktur, massa juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Sumbawa. Mereka menilai kekayaan alam yang ada belum sepenuhnya berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut para peserta aksi, sekitar 1,7 juta masyarakat Pulau Sumbawa selama ini mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan APPS dalam aksi tersebut antara lain mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa, mencabut moratorium pemekaran wilayah, serta meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan survei kelayakan pemekaran secara langsung di Pulau Sumbawa.
Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Hingga aksi berakhir, tuntutan massa tetap berfokus pada satu tujuan utama, yakni percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai daerah otonom baru.(Amin)









