MATARAM, Newsline.id – Aspirasi masyarakat untuk percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (APPS) menggelar demonstrasi di jalan lintas Bima-Dompu, Kecamatan Dompu, dan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (2/6/2026). Blokade jalan dengan mobil dan bakar ban bekas menyebabkan kemacetan panjang ±45 km dari dua arah, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Pulau Sumbawa masih menjadi isu panas di NTB.
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan dukungan penuh DPRD NTB terhadap aspirasi masyarakat, namun mengingatkan agar aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu fasilitas publik maupun objek vital.
“Kami mendukung penuh pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Dari awal, DPRD NTB memiliki sikap yang jelas mendukung perjuangan tersebut. Namun saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat karena masih ada kebijakan moratorium pemekaran daerah,” ujar Isvie.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isvie menekankan, masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, tetapi penyampaian aspirasi harus damai dan tidak merugikan masyarakat lain.
“Mereka boleh menyampaikan pandangan dan keinginannya untuk memiliki provinsi sendiri. Tetapi jangan sampai menutup objek-objek vital di mana pun berada. Sampaikan aspirasi dengan baik agar suara mereka didengar,” tegas Isvie.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai titik di Pulau Sumbawa merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah pusat membuka kembali peluang pemekaran daerah. Massa menekankan pentingnya pembentukan PPS agar pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumbawa lebih merata dibandingkan saat ini, terutama dibanding Pulau Lombok.
Dalam aksi tersebut, para orator termasuk Ilham Yahyu, Dedi Kusnadi, dan Uma Neo menyoroti minimnya pembangunan jalan dan fasilitas publik yang rusak parah di sejumlah wilayah, serta ketimpangan distribusi hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pulau Sumbawa.
Baiq Isvie menegaskan DPRD NTB siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
“Kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Yang menentukan nantinya adalah pemerintah pusat. Karena itu, saya berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif sambil memperjuangkan aspirasi secara demokratis dan damai,” ujarnya.
Aksi demonstrasi menegaskan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa tetap menuntut haknya untuk memiliki provinsi mandiri. Dukungan DPRD NTB memberi legitimasi politik, sementara aspirasi tetap disuarakan secara terorganisir dan damai, dengan penekanan agar jalur transportasi dan fasilitas vital tidak terganggu.(Amin)
