MERAUKE, Newsline.id – Wilayah selatan Papua kini menjadi pusat perhatian dunia internasional. Bukan karena pembangunan yang membawa rasa aman bagi masyarakat adat, melainkan karena laju pembabatan hutan terbesar yang pernah terjadi di tanah Papua Selatan.
Melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan ekspansi perkebunan skala masif, lebih dari 2,5 juta hektar lahan di wilayah Papua Selatan—meliputi Merauke, Boven Digoel, dan Mappi—ditargetkan untuk dikonversi menjadi kawasan cetak sawah, perkebunan tebu bioetanol, hingga kelapa sawit.
Hutan-hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat perlahan berubah menjadi hamparan industri pangan dan energi. Ribuan hektar kawasan alami dibuka menggunakan alat berat, meninggalkan pertanyaan besar: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?
Di balik narasi “ketahanan pangan nasional”, muncul kekhawatiran serius terhadap dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Deforestasi dalam skala besar berpotensi menghancurkan ekosistem Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng hutan tropis terakhir di dunia. Kerusakan hutan juga diyakini dapat memicu emisi karbon besar, memperparah krisis iklim global.
Tak hanya itu, proyek ini juga memicu konflik agraria dengan masyarakat adat yang selama turun-temurun hidup dan bergantung pada tanah leluhur mereka. Nama-nama seperti Suku Marind dan Awyu kini menjadi simbol perlawanan terhadap hilangnya ruang hidup akibat ekspansi proyek berskala raksasa tersebut.
Ironisnya, ketika suara penolakan masyarakat adat mulai menggema hingga ke tingkat nasional dan internasional, pembukaan lahan justru terus berjalan. Ratusan Excavator terus berdatangan, sementara hutan Papua terus menghilang sedikit demi sedikit.
Bagi banyak pihak, yang terjadi di Papua Selatan hari ini bukan sekadar proyek pangan nasional. Ini adalah pertarungan besar antara kepentingan investasi dan masa depan masyarakat adat serta lingkungan hidup Papua Selatan.
