MERAUKE, Newsline.id — Menjelang Sensus Ekonomi 2026, memastikan setiap aktivitas ekonomi tercatat hingga ke wilayah terpencil bukan perkara mudah—terutama di ujung selatan Papua.
Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tugas tersebut menuntut perjalanan panjang dan penuh tantangan. Untuk mencapai Distrik Kimaan, petugas harus menempuh perjalanan udara dari Kota Merauke menggunakan pesawat perintis, dengan harga tiket sekitar Rp500.000. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan speed boat, menyusuri perairan selama berjam-jam, bahkan hingga enam jam untuk mencapai Distrik Waan.
Bagi petugas lapangan Badan Pusat Statistik, perjalanan tersebut merupakan bagian dari rutinitas dalam menjalankan pendataan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adalah Rahmatullah Thamrin, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), yang selama lebih dari satu dekade menjalankan tugas tersebut. Sejak 2008 hingga 2023, ia menjangkau empat distrik dan 32 kampung seorang diri, meliputi Ilwayab, Waan, Kimaan, Tabonji, hingga Kontuar.
Atas dedikasinya, ia pernah meraih predikat KSK Teladan tingkat Provinsi Papua pada 2019.
Tantangan di lapangan bukan hanya soal jarak, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dan akses komunikasi. Pada masa awal penugasannya, jaringan telekomunikasi belum tersedia, sehingga seluruh proses pendataan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat.
“Waktu itu sinyal belum ada. Semua benar-benar mengandalkan pertemuan langsung,” ujarnya.
Pendekatan yang digunakan pun bersifat persuasif dan kultural. Dengan membawa pinang dan rokok, ia membuka komunikasi sebagai bagian dari cara membangun kepercayaan masyarakat.
“Dari situ baru pelan-pelan masuk ke pendataan,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendataan di wilayah 3T tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kultural, yang menuntut kemampuan adaptasi petugas di lapangan.
Tantangan lain datang dari kondisi geografis. Di Kampung Yamuka, Rahmatulah harus berenang sejauh sekitar 15 meter pada malam hari untuk mencapai speed boat.
“Kalau air surut atau tidak memungkinkan, ya harus berenang,” tuturnya.
Selain itu, persoalan logistik juga menjadi kendala serius. Pada 2013, harga bahan bakar di beberapa kampung mencapai Rp100.000 per liter, jauh di atas harga di wilayah lain.
Dalam konteks pelaksanaan Sensus Ekonomi, wilayah Ilwayab—khususnya Kampung Wanam—menjadi salah satu lokasi dengan proses pendataan terlama karena aktivitas ekonomi masyarakat yang relatif lebih terpusat.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap wilayah, termasuk yang berada di pedalaman, memiliki dinamika ekonomi yang penting untuk dicatat sebagai bagian dari gambaran ekonomi nasional.
Menurut Rahmatulah, data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, melainkan dasar dalam memahami struktur dan potensi ekonomi masyarakat.
“Data ini penting untuk melihat kondisi ekonomi di setiap wilayah, termasuk di pedalaman,” ujarnya.
Menjelang Sensus Ekonomi 2026, pengalaman panjang petugas seperti Rahmatulah menjadi cerminan kesiapan sekaligus tantangan dalam menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
Di wilayah seperti pedalaman Merauke, data tidak hanya dikumpulkan, tetapi diperjuangkan.
Setiap angka yang tercatat merupakan hasil dari perjalanan panjang, risiko, serta dedikasi petugas di lapangan. Dari sanalah, gambaran utuh perekonomian Indonesia dibangun.
“Saya bertahan karena mencintai pekerjaan ini. Masyarakat menerima kami, dan alam selalu menyediakan apa yang kami butuhkan,” kata Rahmatullah. (FHS)
