Jakarta, Newsline.id- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari penguatan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan BSKDN dalam Rangka Membina BUMD yang Bertujuan untuk Mewujudkan Penguatan Ekonomi Daerah.
Dalam sambutanya, Yusharto menekankan, tata kelola yang unggul tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam membaca kondisi riil BUMD secara objektif dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang diapresiasi oleh BSKDN adalah langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerapkan praktik diagnostik terhadap seluruh BUMD yang ada.
Menurutnya, diagnostik terhadap BUMD merupakan langkah penting guna memperkuat fondasi tata kelola yang sehat dan adaptif. “Ini adalah upaya konkret yang bisa menjadi rujukan kita bersama,” Ungkap Yusharto di Command Centre BSKDN pada Selasa 22 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BUMD di sejumlah daerah. Mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan, minimnya pengawasan internal, kurangnya pembinaan dari pemerintah, hingga rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Ia menilai, berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat potensi BUMD dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah.
Berdasarkan evaluasi dan kajian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, lemahnya tata kelola BUMD yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Kedua, lemahnya fungsi pengawasan internal. Ketiga, minimnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat, Keempat, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa SDM yang adaptif, profesional, dan memiliki visi pembangunan jangka panjang merupakan fondasi utama dalam membina BUMD yang tangguh dan berdaya saing.
“Tantangan-tantangan tersebut hanya bisa diatasi jika kita memiliki sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan memiliki visi pembangunan ekonomi jangka panjang. Di sinilah pentingnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti yang kita selenggarakan hari ini,” kata Yusharto.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, praktik diagnostik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan struktural, operasional, maupun manajerial dalam tubuh BUMD. Dia menegaskan, upaya ini menjadi landasan strategis bagi Pemprov DKI dalam mengambil keputusan pembinaan, transformasi bisnis, hingga penataan ulang kepengurusan.
Selain itu, dia mengatakan, diagnostik tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan status rasio kesehatan BUMD, memperkuat tata kelola, menciptakan kepengurusan yang profesional, serta mendorong inovasi dan diferensiasi model bisnis agar lebih kompetitif. “Tahun ini kami melakukan semacam diagnostik kepada seluruh BUMD untuk memastikan kira-kira ada masalah yang harus kita selesaikan,” ungkap Syaefuloh.
Adapun BSKDN melihat inisiatif tersebut sebagai bagian dari semangat reformasi kelembagaan di daerah. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan BUMD. Berikutnya, BSKDN juga mendorong daerah lain untuk menerapkan pendekatan diagnostik serupa, agar tata kelola BUMD di masing-masing daerah dapat terus membaik dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi daerah.(*)
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
