JAKARTA, Newsline.id – Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan di bawah La Nyalla Mattalitti kini bukan lagi sekadar riak konflik internal organisasi. Situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir telah menjelma menjadi krisis legitimasi yang mengancam persatuan insan Muaythai Indonesia di berbagai daerah.
Konflik yang bermula dari mosi tidak percaya mayoritas Pengurus Provinsi (Pengprov) terhadap kepemimpinan PBMI kini berkembang menjadi pertarungan tafsir mengenai legitimasi organisasi, pelaksanaan AD/ART, hingga arah masa depan pembinaan atlet nasional.
Yang paling mengkhawatirkan, energi organisasi olahraga yang seharusnya difokuskan pada pembinaan prestasi justru habis tersedot ke dalam konflik struktural, pembekuan mayoritas kepengurusan di daerah, serta polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di berbagai provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demokrasi Organisasi yang Dipertanyakan
Dalam organisasi olahraga, legitimasi lahir dari kepercayaan anggota dan mekanisme organisasi yang sehat. Namun yang terjadi di tubuh PBMI justru memunculkan pertanyaan besar mengenai arah demokrasi organisasi itu sendiri.
Setelah muncul mosi tidak percaya dari 30 Pengprov, PBMI mengambil langkah pembekuan terhadap mayoritas kepengurusan daerah dan menunjuk Plt untuk menggantikan pengurus definitif.
Kebijakan tersebut memicu polemik karena dinilai bertentangan dengan semangat AD/ART organisasi.
Musyawarah Provinsi Muaythai Sulawesi Selatan pada 2 Mei 2026 menjadi salah satu contoh yang paling disorot. Sejumlah pengurus definitif menilai forum tersebut tidak berjalan secara representatif karena tidak melibatkan seluruh Pengurus Kabupaten/Kota yang sah dan memiliki hak suara organisasi.
Mereka juga mempertanyakan keabsahan forum yang dipimpin Plt, sementara kepengurusan definitif sebelumnya disebut masih memiliki masa bakti aktif hingga 2026.
Polemik semakin melebar setelah Rakernas dan Munaslub PBMI pada 10 April 2026 turut dipersoalkan. Sejumlah pengurus daerah menilai forum tersebut tidak representatif karena melibatkan Plt hasil penunjukan pusat dalam proses pemilihan ketua umum nasional.
Bagi banyak pihak di daerah, situasi ini menciptakan preseden yang dianggap berbahaya bagi tata kelola organisasi olahraga nasional.
Atlet di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan
Di tengah konflik elite organisasi, pihak yang paling terdampak justru para atlet.
Pernyataan yang mengingatkan atlet, pelatih, dan wasit agar tidak mengikuti kelompok yang menolak kepengurusan PBMI versi La Nyalla memicu reaksi keras dari berbagai daerah. Sebagian pengurus menilai narasi tersebut berpotensi menempatkan atlet dalam posisi sulit di tengah konflik organisasi.
Padahal, atlet merupakan aset pembinaan olahraga nasional yang semestinya dijaga dari kepentingan politik organisasi.
Sejumlah pengurus daerah bahkan menyebut lebih dari 1.200 atlet Muaythai Indonesia kini berada dalam situasi ketidakpastian akibat konflik berkepanjangan di tubuh PBMI.
Mereka khawatir konflik internal organisasi akan berdampak pada pembinaan, agenda kompetisi nasional, hingga masa depan atlet menuju event besar seperti PON, SEA Games, dan kejuaraan internasional lainnya.
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, organisasi olahraga seharusnya dijalankan dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi sportivitas dan etika keolahragaan.
Karena itu, muncul pandangan dari sejumlah daerah bahwa organisasi olahraga tidak boleh berubah menjadi alat konflik kekuasaan yang justru menghambat pembinaan prestasi
Seruan Menyelamatkan Organisasi
Situasi yang terjadi di tubuh PBMI saat ini dinilai bukan lagi sekadar perebutan jabatan, melainkan krisis kepercayaan antara pusat dan daerah.
Narasi perpecahan antardaerah, munculnya dualisme kepengurusan, hingga konflik antar-pengurus lokal dianggap sebagai luka serius bagi masa depan Muaythai Indonesia.
Sejumlah pihak kini mulai mendorong rekonsiliasi nasional di tubuh PBMI agar konflik tidak terus meluas dan merusak pembinaan atlet di daerah.
Mereka menilai Muaythai Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul daerah, membangun konsolidasi organisasi, serta mengembalikan fokus utama olahraga kepada pembinaan prestasi atlet.
Di sisi lain, kubu La Nyalla menegaskan bahwa kepengurusan PBMI yang dipimpinnya telah memperoleh pengakuan dari KONI Pusat, KOI, dan Federasi Muaythai Internasional (IFMA), sehingga seluruh langkah organisasi yang dilakukan dianggap sah secara administratif.
Namun di tengah polemik tersebut, satu pertanyaan besar kini mulai muncul dari berbagai daerah:
Apakah organisasi olahraga masih hadir untuk melayani atlet dan pembinaan prestasi, atau justru telah berubah menjadi arena konflik kekuasaan yang menjauh dari semangat sportivitas itu sendiri?
Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan dari konflik berkepanjangan ini bukanlah elite organisasi.
Melainkan para atlet dan generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi masa depan Muaythai nasional.
