Washington, newsline.id – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown mulai 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran pendanaan federal. Kondisi ini memaksa sejumlah lembaga pemerintah menangguhkan sebagian besar layanannya dan mengirimkan ratusan ribu pegawai federal untuk cuti tanpa bayaran (furlough).
Shutdown terjadi karena perbedaan pandangan tajam antara Partai Republik dan Demokrat mengenai prioritas anggaran, termasuk terkait subsidi kesehatan dan program bantuan tertentu. Hingga tenggat 30 September, rancangan undang-undang pendanaan belum mendapat persetujuan Senat, sehingga memicu terhentinya sebagian besar kegiatan pemerintahan.
Dampak langsung mulai dirasakan di berbagai sektor. Departemen Perhubungan memperingatkan potensi terganggunya layanan penerbangan, meski petugas lalu lintas udara dan staf keamanan bandara tetap bekerja tanpa gaji sementara waktu. Industri perjalanan memperkirakan kerugian besar apabila shutdown berlangsung lama.
Selain itu, layanan publik seperti pengurusan izin, pembukaan taman nasional, serta sejumlah program administrasi federal juga mengalami penundaan. Meski begitu, layanan esensial seperti pembayaran tunjangan jaminan sosial dan kesehatan tetap berjalan karena dilindungi undang-undang.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Para analis memperingatkan bahwa berlarut-larutnya kebuntuan politik dapat merusak kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah anggota Kongres menyatakan optimistis kompromi dapat segera dicapai, namun hingga kini belum ada tanda jelas kapan pendanaan akan kembali disetujui. Sementara itu, pegawai federal dan masyarakat umum diminta untuk bersiap menghadapi ketidakpastian selama periode shutdown ini.(**)
