Jakarta, Newsline.id — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan realisasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah. Hal ini ditegaskan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada Forum Diskusi Aktual bertema “Waste to Energy (Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif)” di Command Centre BSKDN pada Selasa, 29 Juli 2025.
Yusharto mengatakan, saat ini pengelolaan sampah bukan hanya menjadi isu lingkungan dan pelayanan dasar semata, tetapi juga menjadi satu dari tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, Yusharto mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat langkah konkret dalam implementasinya.
Sementara itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah telah mengatur percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai kota besar. Namun, Yusharto menilai bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek pendanaan, regulasi teknis, hingga kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keberhasilan implementasi WtE sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi dan skema pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik dan menyusun strategi bersama,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, hadir sebagai narasumber, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Proyogo dalam paparannya menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam penerapan WtE. Dia menjelaskan, di wilayahnya, keterlibatan tokoh agama seperti kiai menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. “Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan, mensounding gerakan ini (WtE), sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy jadi butuh didukung semua pihak,” ungkap Yusuf.
Hal serupa diungkapkan Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab yang membagikan praktik baik dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sampah. Balgis menggarisbawahi keterlibatan komunitas dan organisasi perempuan sebagai kekuatan utama dalam edukasi dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pekalongan juga telah membentuk satgas darurat pengelolaan sampah dan menjadikan zero waste sebagai arah kebijakan pembangunan.
“Kami juga melibatkan sekolah dimulai dari PAUD sampai akademi (perguruan tinggi) untuk membina landasan mengubah mindset dan menciptakan budaya bersih sejak dini,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan forum tersebut juga dihadiri narasumber lainnya meliputi Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, dan Head of System Innovation Section (NIES) Minoru Fujii. (*)
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
