JAKARTA, Newsline.id — Dinamika internal PB Muaythai Indonesia kembali menjadi perhatian publik olahraga nasional setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mendapat dukungan mayoritas Pengurus Provinsi dari berbagai daerah di Indonesia.
Munaslub tersebut tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi internal organisasi dalam beberapa waktu terakhir. Dukungan besar dari daerah dinilai menjadi indikator bahwa ketegangan internal telah mencapai titik yang sulit diselesaikan melalui komunikasi organisasi biasa.
Sejumlah pihak menilai besarnya dukungan Pengurus Provinsi terhadap Munaslub seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama demi memperbaiki tata kelola organisasi dan hubungan antara pengurus pusat dengan daerah. Sebab dalam organisasi olahraga nasional, soliditas antara pusat dan daerah menjadi fondasi utama pembinaan atlet dan keberlangsungan prestasi.
Di sisi lain, langkah pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah daerah turut menuai sorotan. Sejumlah pengurus daerah menilai kebijakan tersebut dilakukan terlalu sepihak dan berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan daerah apabila tidak disertai mekanisme organisasi yang terbuka dan transparan.
Situasi itu dinilai memunculkan ketidakpercayaan di tingkat daerah, terlebih ketika komunikasi organisasi dianggap tidak berjalan secara sehat. Padahal dukungan Pengurus Provinsi memiliki peran penting dalam menjalankan agenda pembinaan, pelaksanaan kejuaraan, hingga persiapan atlet menuju ajang nasional maupun internasional.
Di tengah situasi tersebut, kepengurusan baru kini menghadapi ekspektasi besar untuk meredam konflik dan mengembalikan kepercayaan daerah. Salah satu nama yang turut menjadi perhatian adalah Muhammad Lutfi Agizal yang dipercaya masuk dalam jajaran PB Muaythai Indonesia periode 2026–2030 sebagai Sekretaris Jenderal.
Kehadiran Lutfi disebut membawa harapan baru terhadap pembenahan organisasi dan peningkatan kesejahteraan atlet. Ia sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk membangun sistem organisasi yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada masa depan atlet.
Selain fokus pada peningkatan prestasi, kepengurusan baru juga disebut akan mendorong digitalisasi organisasi, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memperluas kesempatan atlet mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
Di tengah proses konsolidasi organisasi, jajaran PB Muaythai Indonesia juga mulai aktif membangun komunikasi kelembagaan dengan berbagai pihak. Pada agenda Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia (RA KOI) 2026 di Jakarta, kepengurusan PB Muaythai Indonesia turut dihadiri Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum sebagai bentuk partisipasi aktif organisasi dalam agenda olahraga nasional.
Kehadiran perwakilan PB Muaythai Indonesia dalam agenda resmi Komite Olimpiade Indonesia dinilai menjadi sinyal bahwa kepengurusan baru mulai fokus memperkuat koordinasi kelembagaan dan konsolidasi organisasi di tingkat nasional.
Namun tantangan terbesar yang kini dihadapi bukan hanya soal program kerja atau target medali, melainkan bagaimana memulihkan soliditas organisasi setelah munculnya dinamika internal yang cukup tajam dalam tubuh Muaythai Indonesia.
Banyak kalangan berharap Munaslub tidak hanya menjadi ajang pergantian kepengurusan, tetapi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola organisasi. Sebab tanpa soliditas antara pusat dan daerah, prestasi atlet dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan di atas kertas.
