JAKARTA, Newsline.id – Polemik di tubuh Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) kini berkembang jauh melampaui sekadar persoalan dualisme organisasi. Setelah sebelumnya publik menyoroti struktur kepengurusan yang dinilai “mini” serta berbagai catatan administratif dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan PB MI versi La Nyalla Mahmud Mattalitti, kini satu per satu persoalan internal mulai mencuat ke permukaan.
Tidak lagi hanya menyangkut konflik elite organisasi, polemik PB MI kini menyentuh isu yang lebih sensitif: pembinaan atlet, mekanisme organisasi, transparansi keuangan, hingga dugaan ketidakadilan terhadap daerah tertentu.
Sedikitnya 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) sebelumnya dikabarkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PB Muaythai Indonesia versi La Nyalla Mahmud Mattalitti. Namun, alih-alih menjalankan mekanisme pembinaan organisasi secara bertahap, PB justru disebut langsung memberhentikan sejumlah Pengprov dan membentuk Pelaksana Tugas (Plt) di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, menurut sejumlah pihak di daerah, apabila mengacu pada mekanisme organisasi, seharusnya PB terlebih dahulu memberikan teguran lisan maupun tertulis sebelum menjatuhkan sanksi pemberhentian. Karena itu, keputusan pembentukan Plt pasca munculnya mosi tidak percaya dinilai memicu polemik dan menimbulkan kesan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap gelombang kritik dari daerah.
Kondisi ini pun memperlihatkan memanasnya dinamika internal di tubuh Muaythai Indonesia, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai penerapan aturan organisasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Polemik semakin berkembang setelah para Plt tersebut dilibatkan dalam agenda strategis organisasi seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar dalam rentang waktu relatif singkat. Kondisi itu memunculkan pertanyaan di kalangan daerah terkait arah konsolidasi organisasi yang sedang dibangun pengurus pusat.
Sejumlah pengurus daerah bahkan menilai penunjukan Plt tidak lagi sekadar langkah administratif organisasi, melainkan mulai dipandang sebagai bagian dari pertarungan legitimasi kepemimpinan di tingkat nasional.
Sorotan terhadap dinamika tersebut tidak hanya datang dari Papua, Aceh, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah, tetapi juga mulai menyeret isu pembinaan atlet di Papua Tengah.
Pengprov Muaythai Papua Tengah disebut pernah mengajukan surat permohonan izin mengikuti Kejuaraan Khun Khmer di Makassar pada Desember 2025 sebagai bagian dari try out atlet. Namun permohonan tersebut dikabarkan tidak mendapat persetujuan dari PB Muaythai Indonesia.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan daerah karena pada beberapa agenda sebelumnya atlet dari Jawa Barat diketahui tetap mengikuti sejumlah Kejuaraan Khun Khmer, termasuk Kejuaraan Dunia Khun Khmer Junior 2025 dengan status mewakili Indonesia, tanpa adanya larangan dari pengurus pusat.
Perbedaan perlakuan tersebut memicu dugaan adanya standar kebijakan yang tidak diterapkan secara merata terhadap seluruh daerah dan atlet.
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan penyimpangan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Beberapa pengurus daerah menyebut pergantian sejumlah pejabat inti dilakukan tanpa mekanisme rapat pleno sebagaimana lazim diterapkan dalam organisasi modern. Pergantian posisi Sekretaris Jenderal yang disebut terjadi hingga dua kali dalam satu tahun turut menjadi perhatian internal.
Pelaksanaan Rakernas tahun 2025 juga dipersoalkan karena dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
Akumulasi persoalan tersebut mulai memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah tata kelola PB Muaythai Indonesia versi La Nyalla Mahmud Mattalitti masih berjalan dalam koridor organisasi yang sehat, atau justru mulai bergerak menuju pola pengambilan keputusan yang semakin terpusat.
Transparansi Keuangan Jadi Sorotan
Tidak hanya aspek organisasi dan pembinaan atlet, pengelolaan keuangan PB MI juga mulai dipertanyakan sejumlah pihak.
Beberapa pengurus menyebut laporan keuangan organisasi tidak pernah dipaparkan secara terbuka dalam forum Rakernas.
Kondisi serupa disebut terjadi dalam pelaksanaan Training Center (TC) menuju SEA Games, di mana sebagian pembiayaan justru ditanggung secara mandiri oleh atlet, Pengprov, maupun Pengcab.
Akibatnya, kualitas pembinaan dinilai tidak berjalan merata dan sangat bergantung pada kemampuan finansial masing-masing daerah.
“Pada akhirnya atlet yang menjadi korban. Kesempatan tampil di level internasional seolah bergantung pada kemampuan biaya daerah,” ujar salah satu sumber internal organisasi.
Wasit, Pelatih, hingga Daerah Ikut Bersuara
Sorotan juga datang dari kalangan perwasitan. Sejumlah wasit disebut belum menerima honor maupun penggantian transportasi saat bertugas dalam beberapa agenda seleksi nasional dan kejuaraan nasional sejak tahun 2022 hingga 2024.
Sebelumnya, polemik PB Muaythai Indonesia juga sempat mendapat perhatian dari Aceh. Guru Besar Muaythai Aceh, Syarwan Saleh, pernah meminta pihak-pihak yang berkonflik di tubuh PB Muaythai Indonesia mengedepankan sikap legowo demi menjaga masa depan atlet dan organisasi.
Di Sumatera Selatan, persoalan administrasi organisasi bahkan disebut berdampak pada tidak dapat ikut sertanya cabang olahraga Muaythai dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi karena belum terbitnya SK definitif kepengurusan daerah.
Sorotan terhadap dinamika organisasi ini juga mulai terdengar dari Jawa Tengah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa polemik PB Muaythai Indonesia tidak lagi dipandang sebagai konflik terbatas di tingkat pusat, melainkan mulai berdampak terhadap stabilitas organisasi dan pembinaan olahraga di daerah.
Di tengah terus menguatnya suara kritis dari sedikitnya 30 Pengurus Provinsi, konflik di tubuh PB Muaythai Indonesia kini tidak lagi dipandang sekadar dinamika internal organisasi. Besarnya jumlah daerah yang menyatakan keberatan mulai memunculkan pertanyaan serius mengenai legitimasi kepemimpinan dan arah masa depan organisasi.
Dalam tata kelola olahraga modern, kepemimpinan organisasi tidak lagi hanya diukur dari jabatan dan struktur, melainkan dari kemampuan menjaga kepercayaan daerah, atlet, dan insan olahraga itu sendiri. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan di tubuh PB Muaythai Indonesia versi La Nyalla Mahmud Mattalitti justru akan meninggalkan catatan buruk dalam sejarah pembinaan Muaythai Indonesia.
