Newsline.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol formalitas atau mantra upacara. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (02/06/2025).
“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyinggung bahwa kegagalan menerapkan Pancasila dalam praktik bernegara menjadi akar dari banyak permasalahan nasional, termasuk korupsi, penyelewengan kekuasaan, serta ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, Presiden menginstruksikan seluruh pejabat publik untuk kembali memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
“Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Pancasila harus menjadi tameng utama bangsa. “Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan,” tegas Kepala Negara.
Di akhir amanatnya, Presiden Prabowo mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan. Presiden meyakini dengan tekad kuat bahwa Indonesia akan bangkit sebagai bangsa hebat jika rakyat bersatu dalam semangat dan moralitas Pancasila.
“Marilah kita yakinkan bahwa Pancasila hidup. Pancasila bukan sekedar mantra. Kita tidak boleh diam bila mana nilai-nilai kita dilemahkan. Kita harus menjaga, harus membela, dan harus meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju,” tandas Presiden. (**********)
Sumber : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
