CIREBON, Newsline.id – Kementerian Sosial RI bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan tambang batu alam Galian C Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 30 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.
Dalam insiden ini, sebanyak 16 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam keterangan tertulis menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan memastikan bahwa negara hadir untuk para korban dan keluarga mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Kementerian Sosial melalui jajaran di lapangan telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana ini. Kami pastikan dukungan logistik, pemulasaraan jenazah, hingga santunan bagi ahli waris akan segera diberikan,” ujar Gus Ipul, Jumat (31/5/2025).
Sebagai bagian dari respons cepat, Kementerian Sosial telah mengerahkan tim Tagana Kabupaten Cirebon untuk melakukan asesmen, mendirikan dapur umum lapangan, serta mendukung proses evakuasi dan pelayanan bagi korban terdampak. Dapur umum tersebut difungsikan untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para petugas SAR gabungan yang masih melakukan pencarian korban di lokasi kejadian.
Dinas Sosial setempat bersama tim Tagana juga tengah melakukan tracing, verifikasi, dan validasi data ahli waris korban meninggal maupun korban luka. Pengumpulan dokumen terus dilakukan guna percepatan penyaluran bantuan santunan dari pemerintah.
Adapun data sementara yang dihimpun hingga Jumat sore (31/5), sebanyak 16 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 7 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban luka kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.
Proses pencarian korban yang kemungkinan masih tertimbun material longsor masih terus berlangsung, dengan melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, TNI, Polri, serta relawan setempat.
Kementerian Sosial memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memberikan intervensi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan. (***)
Sumber : Kementerian Sosial
