SUMENEP, Newsline.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari kalangan jurnalis yang menilai kualitas makanan yang disajikan kepada siswa jauh dari prinsip gizi seimbang.
Program yang dijalankan oleh Yayasan Alif tersebut semestinya menjadi solusi pemenuhan nutrisi bagi anak-anak, khususnya di tingkat PAUD dan sekolah dasar. Namun, realitas di lapangan justru memunculkan kekecewaan.
Pada Kamis (2/4/2026), menu yang dibagikan kepada siswa dilaporkan hanya terdiri dari nasi putih, ikan asin, tahu, dan pisang. Komposisi tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan gizi harian anak, baik dari sisi protein, vitamin, maupun variasi makanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Jurnalis Sumenep Independen (JSI), Igusty Madani, menilai bahwa program tersebut tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak adalah persoalan serius yang tidak bisa ditawar.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak. Kalau kualitas makanannya seperti itu, tentu perlu dipertanyakan komitmen pelaksana,” ujarnya, Kamis malam.
Menurutnya, standar gizi anak bukan sekadar soal kenyang, tetapi harus memperhatikan keseimbangan nutrisi yang menunjang tumbuh kembang. Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
JSI, kata Igusty, berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat dengan mengajukan audiensi ke DPR RI. Langkah itu diambil agar ada pengawasan lebih ketat terhadap program makan bergizi gratis yang tengah digalakkan pemerintah.
“Kami ingin ada transparansi dan pertanggungjawaban. Jangan sampai program yang bagus di konsep justru buruk dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Di sisi lain, keluhan juga disampaikan oleh para wali murid. Beberapa orang tua mengaku anak-anak mereka enggan mengonsumsi makanan yang diberikan karena kualitasnya dinilai kurang baik.
“Anak saya tidak mau makan, katanya tahunya bau dan ikannya keras,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Alih-alih meningkatkan asupan gizi, makanan yang tidak layak justru berpotensi terbuang sia-sia dan tidak memberikan manfaat bagi siswa.
Sejumlah pihak menilai, pengawasan terhadap pelaksana program seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperketat. Apalagi, isu serupa disebut bukan pertama kali terjadi.
“Ini bukan kejadian baru. Sudah beberapa kali muncul keluhan, tapi tidak ada perubahan berarti,” ungkap sumber lain.
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana program belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik yang berkembang. Sementara itu, publik berharap ada langkah cepat dari pihak terkait untuk memastikan program makan bergizi gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan informasi.
