Merauke, Newsline.id – Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat komitmennya dalam upaya perlindungan nelayan melalui kerja sama Indonesia dan Australia terkait pencegahan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Australia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja delegasi Indonesia–Australia yang diterima langsung oleh Bupati Merauke, Yoseph B. Gebze, SH., LL.M di Kantor Bupati Merauke, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Public Information Campaign (PIC) sebagai langkah edukasi kepada masyarakat pesisir agar memahami batas wilayah perairan Indonesia dan Australia serta risiko hukum yang dapat timbul apabila melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah negara lain tanpa izin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Delegasi yang hadir berasal dari berbagai lembaga strategis, antara lain Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Australian Border Force (ABF), Interpol Mabes Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
Dalam sambutannya, Bupati Yoseph Gebze menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara kedua negara dalam menjaga keamanan wilayah laut sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari persoalan hukum di luar negeri.
Menurutnya, pendekatan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi merupakan langkah yang lebih efektif dibanding penanganan setelah nelayan berhadapan dengan proses hukum akibat pelanggaran batas wilayah.
“Kita ingin nelayan memahami dengan baik batas-batas wilayah penangkapan ikan serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika memasuki perairan negara lain tanpa izin. Edukasi menjadi kunci utama untuk mencegah hal tersebut,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke mendukung penuh kegiatan Public Information Campaign yang akan dilaksanakan pada 25–26 Juni 2026 di Desa Kumbe dan Kampung Lampu Satu. Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam perlindungan nelayan Indonesia yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.
Bupati berharap kegiatan sosialisasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pesisir, mulai dari nelayan, keluarga nelayan, aparat kampung, hingga tokoh masyarakat, sehingga pemahaman mengenai batas maritim dan praktik perikanan berkelanjutan semakin meningkat.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Merauke telah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah distrik dan kampung, serta unsur TNI-Polri untuk membantu kelancaran sosialisasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan.
Selain upaya edukasi, Bupati juga menilai perlunya langkah strategis yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di antaranya melalui peningkatan sarana penangkapan ikan, penyediaan lokasi penangkapan alternatif yang produktif, serta kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar nelayan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh hasil tangkapan tanpa harus mengambil risiko beroperasi hingga memasuki wilayah negara lain.
Di akhir pertemuan, Bupati kembali menegaskan bahwa Pemkab Merauke siap mendukung berbagai program kerja sama Indonesia–Australia yang bertujuan menjaga keamanan perairan, melindungi nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Laut adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, menjaga keamanan wilayah laut sekaligus melindungi nelayan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus diperkuat melalui kerja sama dan edukasi,” tegasnya.
