KKP Dorong Kolaborasi Multi-Pihak untuk Perlindungan Penyu dan Cetacea

Wednesday, 2 July 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KKP Dorong Kolaborasi Multi-Pihak untuk Perlindungan Penyu dan Cetacea

KKP Dorong Kolaborasi Multi-Pihak untuk Perlindungan Penyu dan Cetacea

JAKARTA, Newsline.id  — Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian spesies laut dilindungi serta mendorong kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan rencana aksinya. Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029, yang dilakukan KKP di Bali beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diinisiasi oleh KKP bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti BRIN, hingga organisasi masyarakat sipil. Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain; pembentukan Centre of Excellence (CoE) konservasi penyu di tiga lokasi, peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan mamalia laut terdampar, serta penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir dan lepas pantai terhadap Cetacea.

Baca Juga  Menaker Dorong Transformasi Jaminan Pensiun demi Hari Tua yang Sejahtera

“Dokumen RAN ini diharapkan bukan hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi menjadi acuan nyata bagi semua pihak untuk bergerak bersama melindungi penyu dan cetacea di wilayah perairan Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam siaran resmi KKP, Selasa (2/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senada dengan itu, Ranny R. Yuneni dari Yayasan WWF Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan sains terkini. Menurutnya, perlindungan yang efektif harus menggabungkan perlindungan habitat, penguatan kelembagaan lokal, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk me-mitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan Cetacea.

Selama dua hari pelaksanaan, berbagai isu krusial menjadi sorotan seperti perkembangan kondisi penyu dan Cetacea terkini, tantangan pengelolaan kawasan habitat penting, hingga arah kebijakan dan strategi perlindungan spesies di tengah tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim. Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah pembahasan dokumen matriks aksi RAN yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas, serta penanggung jawab pelaksana aksi.

Baca Juga  Perkembangan Sepak Bola Indonesia: Harapan dan Tantangan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, MP, turut menyuarakan pentingnya nilai-nilai lokal dalam pelestarian laut. “Konsep Segara Kerthi dalam ajaran Sad Kerthi mengajarkan kita untuk menjaga laut sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Inilah dasar spiritual dan budaya yang menjadi kekuatan konservasi di Bali,” ungkapnya.

Direktur Konservasi Species dan Genetik, Sarmintohadi menambahkan pentingnya dukungan semua pihak dalam penyusunan RAN, sebagai panduan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan penyu serta Cetacea di Indonesia. Penyu dan Cetacea tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi ini menjadi langkah konkret KKP dalam mendorong tercapainya tujuan perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.

Baca Juga  Kementerian Ekraf dan Koepoe Koepoe Kolaborasi Gelar Kompetisi Koki Muda

Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk merampungkan dokumen RAN dan menyusun strategi implementasi di wilayah prioritas. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi berbagai pihak dalam upaya perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan komitmen KKP dalam mendukung target keanekaragaman hayati global melalui penguatan konservasi laut dan perlindungan spesies-nya, sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir (********)

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berita Terkait

KPU Akan Rapat Tindak Lanjuti Putusan KIP soal Ijazah Jokowi
TNI Klarifikasi Video Viral Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh: Bukan Aksi GAM
Libur Akhir Tahun 2025: Jadwal Libur Sekolah, Tanggal Merah, dan Cuti Bersama
Menhan Dampingi Presiden Prabowo di Pertemuan Tahunan BI
Menhan Tinjau Banjir Pidie Jaya, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur
Menteri UMKM Dorong Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Lokal di SMEXPO 2025
Dorong Keadilan Ekologi, Pemerintah Perkuat Program Perhutanan Sosial
Densus 88 Perkuat Edukasi Anti-Intoleransi dan Radikalisme untuk Pelajar Aceh Besar
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 15 January 2026 - 11:13 WITA

KPU Akan Rapat Tindak Lanjuti Putusan KIP soal Ijazah Jokowi

Tuesday, 9 December 2025 - 15:33 WITA

TNI Klarifikasi Video Viral Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh: Bukan Aksi GAM

Tuesday, 9 December 2025 - 13:32 WITA

Libur Akhir Tahun 2025: Jadwal Libur Sekolah, Tanggal Merah, dan Cuti Bersama

Sunday, 30 November 2025 - 13:40 WITA

Menhan Dampingi Presiden Prabowo di Pertemuan Tahunan BI

Sunday, 30 November 2025 - 13:22 WITA

Menhan Tinjau Banjir Pidie Jaya, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur

Berita Terbaru

Screenshot

Pemerintahan

DPR Ingatkan Bahaya Narkoba, Anggaran BNN Dinilai Terlalu Kecil

Wednesday, 4 Feb 2026 - 14:24 WITA

Hukum

KPU Akan Rapat Tindak Lanjuti Putusan KIP soal Ijazah Jokowi

Thursday, 15 Jan 2026 - 11:13 WITA