MERAUKE,newsline.id — Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai membangun kemandirian layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menghadirkan layanan prioritas seperti jantung, kanker, hingga stroke langsung di daerah. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk mengakhiri ketergantungan rujukan pasien ke luar Papua yang selama ini memakan waktu, biaya besar, dan berisiko tinggi bagi keselamatan pasien.
Penguatan layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan tujuh rumah sakit rujukan nasional. Program ini merupakan bagian dari kebijakan besar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Adapun tujuh rumah sakit pengampu nasional yang terlibat yakni RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou, RSUD Dr. Soetomo, serta RSUD Dok II Jayapura. Keterlibatan rumah sakit-rumah sakit ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan medis di Papua Selatan sesuai standar nasional.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar, MARS, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pendampingan teknis secara langsung.
“Pendampingan ini meliputi peningkatan kapasitas tenaga medis, penguatan sistem rujukan, serta kesiapan fasilitas layanan. Harapannya, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Program ini melibatkan empat rumah sakit di Papua Selatan, dengan RSUD Merauke sebagai salah satu fokus utama pengembangan. Rumah sakit tersebut tengah dipersiapkan untuk menghadirkan layanan unggulan, termasuk jantung, kanker, stroke, urologi-nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KIA). Selain itu, pembangunan fasilitas catheterization laboratory (cath lab) juga tengah disiapkan untuk mendukung layanan kateterisasi jantung.
Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, tim dari rumah sakit pengampu nasional melakukan visitasi dan pendampingan langsung ke fasilitas kesehatan di daerah. Pendampingan dilakukan lintas bidang, mulai dari layanan jantung dan stroke, kanker, KIA, hingga penyakit dalam, guna memastikan kesiapan tenaga medis, peralatan, serta alur pelayanan sesuai standar nasional.
Tak hanya fokus pada layanan kuratif, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan upaya preventif. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya guna mendeteksi penyakit sejak dini.
“Pencegahan jauh lebih baik. Pemeriksaan rutin bisa menghindarkan masyarakat dari kondisi penyakit yang sudah berat, yang tentu membutuhkan biaya lebih besar dan penanganan lebih kompleks,” tambahnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan terwujudnya layanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan berkualitas di wilayah selatan Papua, sekaligus menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan. (FHS)
