JAKARTA, Newsline.id – Gejolak pasar keuangan dan harga kebutuhan pokok mulai terasa setelah gelombang protes nasional yang diwarnai aksi kekerasan dalam sepekan terakhir. Pemerintah bergerak cepat dengan mengumumkan sejumlah kebijakan stabilisasi ekonomi demi menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk menekan inflasi serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga. “Kondisi pasar harus segera dikendalikan agar dampak sosial tidak semakin meluas. Stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pihaknya siap mengoptimalkan instrumen stabilisasi moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah. “Kami memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK agar pergerakan pasar tetap terkendali,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya pengawasan ekstra di sektor jasa keuangan. Menurutnya, ketidakpastian politik bisa memicu aksi spekulatif yang berpotensi mengganggu stabilitas. “Kami akan bertindak tegas terhadap praktik keuangan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan belanja negara difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. “Investor tidak perlu khawatir. Pemerintah menjamin seluruh kegiatan ekonomi berjalan normal,” tegasnya.
Sejumlah pelaku usaha pun menyambut baik langkah cepat pemerintah. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, menilai kebijakan stabilisasi harga pangan sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. “Pasar membutuhkan kepastian, bukan hanya janji. Kami berharap aparat dan pemerintah bekerja sama meredakan ketegangan di masyarakat,” katanya.
Gelombang protes yang dipicu isu pemangkasan fasilitas pejabat dan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi dinilai menjadi ujian besar bagi stabilitas politik nasional. Pemerintah berjanji akan terus memantau dinamika di lapangan sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat.(*)
