MAUMERE – Pemerintah Desa Hebing bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara resmi menetapkan data Sistem Informasi Desa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Data Buku Induk Keluarga dan Warga (BNBA) Tahun 2026.
Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan di desa berlandaskan pada informasi yang nyata, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penetapan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus yang berlangsung tertib dan demokratis di Aula Kantor Desa Hebing pada Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Pendamping Desa Kecamatan Mapitara, Pendamping Lokal Desa (PLD), para Ketua RT/RW, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.
Ketua BPD Desa Hebing, Brabander Bura Nong San, yang memimpin jalannya musyawarah, menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Ia menegaskan bahwa data yang akurat akan menghindarkan pembangunan dari ketidaktepatan sasaran.
“Data yang akurat akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga program yang disusun nantinya dapat benar-benar menyentuh kebutuhan seluruh warga dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan Desa Hebing,” ujarnya dalam sambutan pembuka.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Pendamping Desa Kecamatan Mapitara, Silvester Moan Nurak. Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data tahun ini menggunakan metode door-to-door atau sensus partisipatif untuk menjamin tingkat validitas informasi.
“Kami sengaja turun langsung ke setiap rumah agar tidak ada data yang terlewat atau tidak sesuai kenyataan. Data yang dikumpulkan harus benar-benar mencerminkan kondisi asli warga,” tegas Silvester.
Silvester juga menyoroti pentingnya pemahaman indikator yang tepat, seperti status kepemilikan jamban dan akses air bersih. Ia menjelaskan bahwa kriteria “memiliki jamban sendiri” tetap berlaku meskipun fasilitas tersebut digunakan bersama beberapa kepala keluarga, selama masih berada dalam satu lahan atau wilayah milik bersama yang dipagari.
“Jadi, meskipun digunakan bersama beberapa keluarga, asalkan masih dalam satu lahan yang sama, tetap dihitung memiliki jamban sendiri. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan pengkategorian,” jelas Silvester.
Hal serupa berlaku untuk indikator air minum bersih, yang penilaiannya didasarkan pada akses dan keterjangkauan, bukan sekadar kepemilikan fisik sambungan. Sebuah keluarga yang memanfaatkan aliran air dari tetangga tetap dikategorikan memiliki akses air perpipaan jika akses tersebut tersedia dan gratis.
Dari hasil pendataan, tercatat hampir seluruh warga Desa Hebing telah mengakses air bersih melalui sistem perpipaan. “Yang terpenting adalah warganya bisa mengakses air bersih, bukan harus memiliki fasilitasnya sendiri. Di Desa Hebing, hampir seluruh warga sudah terbantu dengan sistem perpipaan yang ada,” tambahnya.
Sedangkan untuk kepemilikan listrik, kategori listrik PLN dihitung berdasarkan nomor identitas pelanggan yang terdaftar secara resmi. Keluarga yang mendapatkan aliran listrik dari tetangga tanpa meteran sendiri dikategorikan sebagai non-PLN karena tidak tercatat dalam data pelanggan resmi.
“Perbedaannya ada pada kepemilikan ID pelanggan. Ini penting untuk melihat seberapa besar cakupan layanan resmi yang sudah menjangkau warga kita,” terang Silvester.
Lebih lanjut, Silvester mengajak seluruh pihak untuk mengubah pola pikir terhadap data SDGs. Menurutnya, data ini bukan beban administrasi, melainkan alat ukur kemajuan desa yang sesungguhnya.
“Data yang kita susun ini bukan sekadar laporan administrasi yang disimpan begitu saja, melainkan cerminan nyata kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Hebing. Dengan data yang sah dan akurat, kita dapat menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjadi syarat utama dan modal penting dalam mengakses berbagai sumber pendanaan serta program pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah,” tegas Silvester Moan Nurak.
Dalam sesi pembahasan, data BNBA dari setiap Rukun Tetangga ditampilkan di layar proyektor dan dibahas secara teliti. Pembahasan mencakup identitas individu, kondisi rumah, akses listrik, air bersih, hingga indikator sosial ekonomi lainnya.
Dari data tersebut, terungkap sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi warga, seperti banyaknya keluarga yang belum memiliki rumah layak, keterbatasan fasilitas jamban sehat, serta akses air minum yang terbatas di beberapa titik. Temuan ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun prioritas program kerja desa.
“Dari data ini kita bisa melihat di mana letak kekurangan kita. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi agar kita tahu program apa yang paling dibutuhkan warga. Data ini akan menjadi dasar utama kita menyusun rencana pembangunan tahun depan,” ujar Silvester.
Para peserta musyawarah aktif memberikan tanggapan dan klarifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil. Setiap masukan dicatat dan ditindaklanjuti oleh tim penyusun data.
Sebagai hasil akhir, seluruh peserta secara aklamasi menyetujui data SDGs Desa dan BNBA Tahun 2026 sebagai Data Tunggal Desa yang sah, valid, dan akurat. Data ini akan diserahkan kepada setiap Ketua RT/RW sebagai basis data wilayah yang wajib diperbarui secara dinamis sesuai perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk.
Data yang telah ditetapkan ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, pemutakhiran Indeks Desa, serta dasar penyaluran bantuan sosial. Selain itu, data tersebut juga akan dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten untuk mendukung perumusan kebijakan daerah yang lebih terarah.
Disepakati pula bahwa Operator Desa dan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data wajib menginput dan menyinkronkan data final ke dalam Aplikasi SDGs Desa milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi paling lambat 30 hari setelah berita acara ditandatangani.
Dengan terselesaikannya penetapan data ini, Pemerintah Desa Hebing berkomitmen terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan berbasis data demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Humas Desa Hebing)
✖
