NEWSLINE.ID — Gelombang kecerdasan buatan (AI) kini bukan hanya mengancam pekerja pabrik atau pegawai kantoran. Profesi debt collector mulai berada di garis depan daftar pekerjaan yang terancam tergeser, seiring maraknya penggunaan agen AI untuk memburu debitur yang menunggak pembayaran.
Di tengah lonjakan utang masyarakat Amerika Serikat yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, perusahaan penagihan berlomba memangkas biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi AI. Akibatnya, jutaan panggilan penagihan kini dilakukan oleh mesin yang bekerja tanpa henti, menggantikan peran manusia.
Namun di balik efisiensi tersebut, muncul ancaman yang membuat banyak pihak khawatir: kesalahan penagihan terhadap warga yang sebenarnya tidak lagi memiliki utang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus itu dialami Ben, warga Seattle, yang mendadak menerima telepon dari agen AI bernama Eve terkait tagihan senilai US$226 atau sekitar Rp4 juta. Padahal, kewajiban tersebut telah lama ia lunasi.
Alih-alih memeriksa fakta, sistem AI terus mengulang pertanyaan yang sama dan menekan agar pembayaran segera dilakukan.
“Apakah Anda ingin menyelesaikannya hari ini dengan kartu atau transfer bank?” tanya AI berulang kali, tanpa merespons penjelasan yang diberikan Ben.
Situasi semakin rumit ketika sistem tersebut menolak menghubungkannya dengan petugas manusia. Setelah berbagai upaya dilakukan, Ben akhirnya berhasil berbicara dengan staf perusahaan yang kemudian memastikan bahwa penagihan tersebut memang keliru karena masalah data.
Kasus ini menjadi gambaran nyata risiko penggunaan AI dalam industri penagihan utang. Sistem yang dirancang untuk bekerja cepat ternyata tetap bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Ketika data bermasalah, kesalahan bisa langsung menimpa masyarakat.
Industri penagihan utang sendiri disebut sebagai salah satu sektor yang paling agresif mengadopsi AI. Jutaan panggilan penagihan kini ditangani mesin setiap bulan, sebuah angka yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Masalahnya, data utang sering berpindah tangan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Catatan yang tidak lengkap, tidak diperbarui, atau bahkan salah sasaran membuat AI berpotensi menagih orang yang tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran.
Berbeda dengan manusia yang masih bisa mendengarkan, memahami konteks, dan mencari jalan keluar saat terjadi sengketa, AI hanya bekerja berdasarkan pola yang tersedia dalam sistem.
Perkembangan teknologi memang membuka peluang efisiensi besar bagi perusahaan. Namun kasus salah tagih yang mulai bermunculan memunculkan kekhawatiran baru. Ketika mesin diberi kewenangan mengejar debitur, siapa yang akan bertanggung jawab jika jutaan orang ditagih secara keliru?
Pertanyaan itu kini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab industri keuangan sebelum AI benar-benar mengambil alih salah satu profesi paling kontroversial di dunia tersebut.(*)








