MERAUKE, NEWSLINE.ID – Penanganan malaria, percepatan imunisasi serta upaya menekan kematian ibu dan anak di Papua Selatan mulai diarahkan pada penguatan kerja sama lintas sektor.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan bersama sejumlah pemangku kepentingan membahas draf Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tindak lanjut komitmen bersama dalam memperkuat program kesehatan tersebut.
Pembahasan draf MoU dijadwalkan berlangsung Rabu (12/8/2026) di Ruang Rapat Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari High Level Meeting Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Papua Selatan yang telah dilaksanakan pada 23–24 Juni 2026 di Swiss-Belhotel Merauke.
Dalam dokumen resmi Dinkes PPKB Papua Selatan disebutkan, pertemuan sebelumnya telah mendorong penyusunan Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Kesdam XXIV/Trikora Mandala dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat dukungan lintas sektor terhadap program imunisasi, pengendalian malaria serta berbagai intervensi kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan ibu dan anak.
Menariknya, agenda tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah. Daftar undangan menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI, jajaran TNI, Dinas Kesehatan kabupaten, rumah sakit, organisasi profesi, hingga mitra pembangunan seperti WHO dan UNICEF.
Sejumlah unsur TNI yang tercantum dalam undangan antara lain Kesdam XXIV/Trikora Mandala, Kesehatan Kodam XXIV/Trikora, Kesyahkes 17.04.03 Merauke dan Kesdam XXIV/Trikora.
Sementara dari sektor kesehatan dan pemerintahan daerah, turut diundang unsur Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, rumah sakit, organisasi profesi serta sejumlah unit teknis lainnya.
Pelibatan banyak sektor tersebut menunjukkan bahwa persoalan malaria, cakupan imunisasi serta kematian ibu dan anak tidak hanya membutuhkan intervensi layanan kesehatan, tetapi juga koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak.
Melalui pembahasan draf MoU, masing-masing pihak diharapkan dapat memperjelas bentuk kerja sama, pembagian peran dan dukungan dalam pelaksanaan program kesehatan di wilayah Papua Selatan.
Langkah ini menjadi penting bagi Papua Selatan yang memiliki wilayah pelayanan luas dengan tantangan akses dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membuat upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat masyarakat.
