Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Saturday, 21 June 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Lombok, Newsline.id – Dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat PAUD menyelenggarakan Workshop Pendidikan dengan tema Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan SDM Unggul Untuk Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/6). Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani; Direktur PAUD, Nia Nurhasanah; Kepala BPMP NTB, Katman.

Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kabar baik bagi seluruh masyarakat terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ia menyampaikan pernyataannya kepada PAUDPEDIA, bahwa untuk Program Prioritas Pemerintah yakni Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup Satu Tahun Wajib PAUD, telah masuk dalam draf revisi UU Sisdiknas yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. “Hal ini merupakan langkah maju yang sangat penting untuk memastikan hak mendapatkan pendidikan dimulai dari PAUD yang akan diakui oleh negara,” ujar Hardian.

Hardian menegaskan pentingnya penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045. Utamanya PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan adalah potensi yang tidak tergantikan dalam menyiapkan anak bangsa yang unggul. “Kami di Komisi X DPR RI memandang bahwa penguatan PAUD adalah investasi jangka panjang yang sangat vital dalam skenario Indonesia Emas 2045. Kita sedang menuju negara dengan target menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. SDM unggul adalah kuncinya, dan itu dimulai sejak usia dini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Katman, mengatakan saat usia dini dimana masa emas dalam pertumbuhan otak, pembentukan karakter, dan peletakan dasar kompetensi abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.

Baca Juga  Indonesia Serahkan 2.000 Vial Vaksin Anti Rabies kepada Pemerintah Timor-Leste

“Jika kita gagal memberikan stimulasi yang tepat melalui layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berkualitas, maka kita juga gagal mencetak SDM unggul yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujar Katman.

Katman menambahkan apabila terdapat sejumlah risiko jika PAUD tidak diperkuat seperti tingkat partisipasi PAUD yang rendah di beberapa daerah yang dapat menyebabkan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah. Kemudian layanan PAUD yang belum merata dan berkualitas akan memperdalam masalah untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta merata.

“Minimnya investasi di PAUD akan berimbas pada rendahnya kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan dasar, yang mempengaruhi capaian pendidikan nasional secara keseluruhan,” tambah Katman.

Baca Juga  Tarif AS 19% Jadi Momentum Positif, BSKDN Soroti Peluang Investasi WtE

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi pondasi Indonesia Emas 2045 yang dapat dijadikan investasi bagi negara. Karena investasi pada PAUD bukanlah pemborosan. Justru sebaliknya, ini adalah investasi strategis dan jangka panjang. Sejumlah studi menyatakan bahwa pengembalian investasi tertinggi dalam pendidikan terjadi pada usia dini. (*******)

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Berita Terkait

Menhan Dampingi Presiden Prabowo di Pertemuan Tahunan BI
Menhan Tinjau Banjir Pidie Jaya, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur
Guru Gorontalo Siap Berlaga di Porsenijar 2025, Harumkan Nama Daerah di Kancah Nasional
Menteri UMKM Dorong Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Lokal di SMEXPO 2025
Wamen Sosial Tinjau Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara, Target Beroperasi Tahun Ajaran 2026
Dorong Keadilan Ekologi, Pemerintah Perkuat Program Perhutanan Sosial
Densus 88 Perkuat Edukasi Anti-Intoleransi dan Radikalisme untuk Pelajar Aceh Besar
Penundaan Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026: Apa Sebabnya?
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sunday, 30 November 2025 - 13:40 WITA

Menhan Dampingi Presiden Prabowo di Pertemuan Tahunan BI

Sunday, 30 November 2025 - 13:22 WITA

Menhan Tinjau Banjir Pidie Jaya, Pastikan Bantuan Cepat Tersalur

Wednesday, 26 November 2025 - 17:20 WITA

Guru Gorontalo Siap Berlaga di Porsenijar 2025, Harumkan Nama Daerah di Kancah Nasional

Wednesday, 26 November 2025 - 16:49 WITA

Menteri UMKM Dorong Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Lokal di SMEXPO 2025

Wednesday, 26 November 2025 - 16:19 WITA

Wamen Sosial Tinjau Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara, Target Beroperasi Tahun Ajaran 2026

Berita Terbaru

Foto : Istimewa

Tekno

Teknologi Kamera Mobile yang Semakin Canggih: Apa Bedanya?

Tuesday, 2 Dec 2025 - 16:21 WITA

Foto : Istimewa

Tekno

Perbandingan HP Flagship: Mana yang Paling Powerful di 2025?

Tuesday, 2 Dec 2025 - 16:02 WITA

Foto : Istimewa

Hiburan

Tren Game Online 2025: Apa yang Paling Banyak Dimainkan?

Tuesday, 2 Dec 2025 - 15:35 WITA

Foto : Istimewa

OLAHRAGA

Manfaat Jalan Kaki 30 Menit Setiap Hari bagi Tubuh

Tuesday, 2 Dec 2025 - 14:40 WITA