Limboto, newsline.id — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo, Dr. Suparno, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional lima hingga sepuluh tahun mendatang. Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).
Menurut Suparno, sensus ekonomi merupakan pendataan besar yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Pada SE2026, BPS kembali akan melakukan pemotretan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar.
“Seluruh pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo akan didatangi petugas secara door to door. Ini pemotretan lengkap dunia usaha yang menjadi dasar kebijakan pembangunan ke depan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partisipasi Pelaku Usaha Jadi Faktor Penentu
Suparno menekankan bahwa keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Data tersebut nantinya menjadi bahan utama bagi pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi wilayah, menyusun strategi pengembangan sektor usaha, hingga merancang program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“Kebijakan pembangunan berbasis data. Karena itu kami membutuhkan dukungan penuh dari pelaku usaha agar hasil SE2026 benar-benar mencerminkan kondisi nyata ekonomi daerah,” tegasnya.
Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei–Juni 2026, melibatkan ratusan mitra statistik yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo.
Keamanan Data Terjamin Lewat Sistem Enkripsi
Menjawab kekhawatiran publik mengenai keamanan informasi pribadi, Suparno memastikan bahwa SE2026 menggunakan teknologi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dengan standar keamanan ketat. Setiap data yang dikumpulkan langsung terenkripsi dan dikirim menuju server BPS secara otomatis.
“Data langsung terenkripsi dan terkirim ke server BPS. Petugas tidak bisa membuka kembali data setelah dikirim. Sistem kami sudah diuji dan aman,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa semua perangkat yang digunakan petugas merupakan perangkat resmi dengan pengamanan berlapis untuk mencegah potensi kebocoran data.
Kolaborasi Pemda dan Stakeholder Diperlukan
Pelaksanaan SE2026 melibatkan tenaga lapangan dalam jumlah besar sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak. BPS meminta pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, hingga organisasi tenaga kerja untuk aktif membantu proses sosialisasi dan memastikan penerimaan petugas sensus berjalan lancar.
“Sosialisasi dari pemerintah daerah sangat penting agar masyarakat memahami tujuan SE2026 dan menerima petugas dengan baik,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, Suparno optimistis SE2026 akan menghasilkan data yang akurat. Data tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo secara lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. (***)
