JAKARTA,newsline.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pengajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan Indonesia memunculkan perhatian dari kalangan parlemen. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. Namun di sisi lain, pemerintah diminta memastikan kesiapan sekolah sebelum kebijakan dijalankan secara luas.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penguatan kemampuan bahasa asing bagi peserta didik merupakan langkah positif. Meski demikian, ia menilai pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait penerapan bahasa Prancis di sekolah-sekolah.
Menurut Hetifah, kebijakan baru tersebut tidak boleh menambah beban dunia pendidikan yang saat ini masih beradaptasi dengan penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, terutama ketersediaan guru bahasa Prancis yang kompeten di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga pengajar, DPR juga menyoroti metode pembelajaran yang akan diterapkan. Hetifah menilai pembelajaran bahasa asing harus dikemas secara menarik agar mampu meningkatkan minat belajar siswa.
Pendekatan berbasis percakapan, permainan edukatif, musik, film, budaya, hingga teknologi digital dinilai lebih efektif dibandingkan metode yang hanya berfokus pada hafalan dan teori. Cara tersebut diyakini mampu membuat siswa lebih cepat memahami dan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan DPR ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kenegaraan di Paris dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Prabowo menilai penguasaan bahasa asing akan menjadi kebutuhan penting di masa depan seiring meningkatnya hubungan kerja sama internasional dan perkembangan global yang semakin dinamis.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kebijakan tersebut memerlukan perencanaan yang matang. Selain kebutuhan guru, pemerintah juga harus menyiapkan kurikulum, materi pembelajaran, pelatihan tenaga pendidik, hingga dukungan anggaran yang memadai.
DPR menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bahasa asing tidak ditentukan oleh jumlah bahasa yang diajarkan, melainkan kualitas pengajaran dan kesiapan sistem pendidikan dalam menjalankannya. Karena itu, pemerintah diminta memastikan setiap tahapan kebijakan berjalan realistis, bertahap, dan sesuai kebutuhan peserta didik di seluruh Indonesia.
Dengan semakin berkembangnya hubungan Indonesia dan Prancis di berbagai sektor, wacana pengajaran bahasa Prancis diperkirakan akan terus menjadi pembahasan hangat. Namun, kesiapan sekolah dan tenaga pengajar tetap menjadi faktor utama yang akan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut di masa mendatang.(Ai)
