Oleh: Silvester Moan Nurak, Pendamping Desa Kecamatan Mapitara
MAUMERE- Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan tidak dapat lagi dijalankan hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan, melainkan harus didasarkan pada data yang akurat, komprehensif, dan terukur.
Di Indonesia, penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Desa hadir sebagai kerangka kerja yang tidak hanya mengukur capaian pembangunan, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam seluruh siklus perencanaan.
Hal ini menjadi sangat relevan mengingat saat ini Desa Hale, Hebing, Natakoli, dan Egon Gahar yang berada di Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, tengah melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa untuk tahun 2026.
Wilayah Kecamatan Mapitara memiliki topografis berupa lereng dan perbukitan dengan posisi menghadap ke arah selatan serta berbatasan langsung dengan Laut Sawu.
Sementara itu, mayoritas penduduk di keempat desa ini bermatapencaharian sebagai petani, menjadikan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai aspek sentral dalam pembangunan wilayah yang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alam tersebut.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah strategis yang mengubah cara keempat desa tersebut merencanakan masa depan, di mana data menjadi jembatan yang menghubungkan kondisi riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang diambil.
Keterkaitan paling mendasar antara data SDGs dengan perencanaan pembangunan terletak pada posisinya sebagai sumber informasi utama atau konsep “satu data”.
Di Desa Hale, Hebing, Natakoli, dan Egon Gahar, proses pemutakhiran yang sedang berjalan ini mencakup pengumpulan informasi mulai dari tingkat RT/RW, keluarga, hingga individu, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, hingga akses layanan dasar.
Setelah data tersebut divalidasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, ia memperoleh kekuatan hukum dan menjadi dasar fakta utama untuk menyusun atau memperbarui Profil Desa serta dokumen perencanaan lainnya.
Dalam konteks ini, data SDGs menggantikan asumsi dengan fakta.
Sebelum adanya sistem ini, perencanaan sering kali bersifat umum dan sulit menembus kebutuhan spesifik wilayah.
Namun, dengan data yang lengkap, perangkat desa kini memiliki gambaran jelas mengenai siapa penduduknya, di mana mereka tinggal, dan apa kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, termasuk tantangan yang dihadapi akibat kondisi lereng berbukit serta kedekatan dengan laut, sehingga perencanaan pembangunan beralih dari pendekatan yang bersifat top-down menjadi berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, data SDGs Desa juga menjadi acuan utama dalam penentuan status kemajuan desa melalui pemutakhiran data Indeks Desa, di mana capaian setiap indikator akan menentukan apakah suatu desa dikategorikan sebagai Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, atau Mandiri.
Hal ini menjadikan pendataan ini bukan hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga sebagai penentu posisi dan klasifikasi desa dalam skala nasional.
Selanjutnya, data SDGs berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mengidentifikasi masalah dan memetakan potensi wilayah.
Setiap indikator dalam SDGs Desa ibarat parameter kesehatan pembangunan yang memberikan sinyal mengenai aspek mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih tertinggal.
Bagi keempat desa di Mapitara yang memiliki topografis lereng berbukit, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta memiliki karakteristik alam berbasis pertanian, perkebunan, dan kelautan serta kekayaan budaya yang beragam, analisis data ini sangat krusial.
Misalnya, jika data menunjukkan bahwa indikator akses air bersih, sarana irigasi, atau ketahanan terhadap bencana longsor masih rendah di sebagian wilayah atau angka partisipasi sekolah di daerah terpencil masih tertinggal, maka isu-isu tersebut akan secara otomatis masuk menjadi masalah strategis yang harus diselesaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Sebaliknya, jika data menunjukkan luasnya lahan subur atau potensi wisata alam dan budaya yang belum tergarap, maka hal ini akan dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang produktif, khususnya yang berbasis pada peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani serta pemanfaatan potensi pesisir.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak lagi dibuat secara acak atau meniru desa lain, melainkan disusun secara spesifik sesuai dengan tantangan dan peluang yang dimiliki masing-masing desa.
Dalam tahap pengambilan keputusan dan penetapan prioritas, data SDGs memberikan landasan objektif yang sangat dibutuhkan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).
Proses perencanaan sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga pilihan harus dibuat mengenai program mana yang harus didahulukan.
Di Desa Hale, Hebing, Natakoli, dan Egon Gahar, data hasil pemutakhiran tahun 2026 akan menjadi bukti nyata yang membantu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berdiskusi secara rasional.
Data yang menunjukkan tingkat kemiskinan atau kerentanan di suatu wilayah, termasuk kondisi lahan, produktivitas pertanian, serta risiko bencana akibat topografi, menjadi argumen utama untuk mengalokasikan sumber daya ke arah tersebut.
Selain itu, penggunaan indikator SDGs juga menjamin adanya keselarasan vertikal, di mana visi dan misi pembangunan desa tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dan menyumbang pada target Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka maupun tujuan nasional.
Hal ini menciptakan sistem pembangunan yang terintegrasi, di mana setiap langkah di tingkat desa memiliki makna dalam skala yang lebih besar.
Secara operasional, keterkaitan ini terwujud secara nyata dalam penyusunan program, lokasi kegiatan, dan penentuan sasaran penerima manfaat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Setiap kegiatan yang direncanakan harus dapat ditautkan dan diukur melalui indikator SDGs tertentu.
Jika data menunjukkan indikator “pekerjaan layak”, “ketahanan pangan”, atau “pengelolaan lingkungan hidup” masih rendah, maka disusunlah program pelatihan keterampilan pertanian, perbaikan sistem pertanian terasering, atau upaya mitigasi bencana.
Jika kondisi infrastruktur jalan menjadi penghambat distribusi hasil panen atau akses ke wilayah pesisir, maka perbaikan jalan menjadi prioritas.
Lebih jauh lagi, data yang rinci memungkinkan perencanaan yang presisi; lokasi pembangunan fasilitas umum seperti Posyandu atau sekolah ditentukan berdasarkan sebaran penduduk, jarak akses, serta keamanan wilayah dari risiko longsor.
Sementara penyaluran bantuan sosial didasarkan pada data keluarga miskin yang akurat. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kesalahan sasaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran desa digunakan secara efektif dan tepat guna.
Terakhir, hubungan antara data SDGs dan perencanaan pembangunan bersifat berkelanjutan dan berulang, di mana data juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan alat pengendalian.
Pembangunan desa tidak berhenti ketika kegiatan selesai dilaksanakan atau gedung selesai dibangun. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari perubahan nilai pada indikator SDGs.
Di keempat desa tersebut, keberhasilan program pembangunan tidak hanya dilihat dari selesainya pembangunan gedung atau jalan, melainkan dari peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana yang tercatat dalam data.
Hasil pemantauan dan evaluasi ini kemudian kembali menjadi masukan untuk siklus perencanaan tahun berikutnya, menciptakan pola pembangunan yang terus belajar dan berkembang.
Sebagai kesimpulan, integrasi data SDGs ke dalam perencanaan pembangunan di Desa Hale, Hebing, Natakoli, dan Egon Gahar merupakan transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa.
Data tidak lagi sekadar dokumen yang tersimpan di komputer, melainkan menjadi darah yang mengalir di seluruh proses pembangunan—mulai dari identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Melalui pemutakhiran data tahun 2026 ini, keempat desa di Kecamatan Mapitara meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan yang tidak hanya fisik, tetapi juga berkeadilan, terarah, dan mampu menjawab tantangan masa depan secara berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
