Jakarta,dotNews.id – Rencana perpanjangan masa jabatan presiden yang diembuskan dua ketua umum partai pendukung pemerintah, mendapat kritikan keras dari Partai Demokrat. Demokrat menuding perpanjangan masa jabatan itu adalah kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi, bukan maunya partai-partai politik,” ujar Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief, Kamis (24/02/22).
Ditegaskannya, penyelenggaraan pemerintahan tak boleh dilakukan dengan main-main, dimana segala peraturan yang telah ditetapkan negara tak bisa diubah secara ugal-ugalan. “Ini soal penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta aturan, bukan hal main-main. Dan ini juga bukan perusahaan atau komplotan yang segala peraturannya bisa diubah secara ugal-ugalan,” tegas Andi. “Aturan bukan hanya milik partai politik, tetapi semua komponen bangsa. Ada komponen nonpartai dan non-negara yang juga harus diperhatikan,” tambahnya dilansir, Detik.com.
Lanjutnya, Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini, apa maksudnya mau mengubah aturan. Mohon jelaskan secara gamblang kepada masyarakat. “Partai Demokrat meminta dan menunggu penjelasan itu. Bukan penjelasan para ketua partai koalisi,” imbuhnya.
Arief juga menekankan Demokrat menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut Demokrat adalah partai yang memiliki akal sehat. “Sikap Demokrat sendiri sudah jelas selama ini menolak perpanjangan itu. Demokrat memiliki sikap akal sehat soal demokrasi, bahkan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan Pak SBY,” tegasnya.
Selain itu, Demokrat meminta Presiden Jokowi menghentikan ambisi memperpanjang masa jabatannya. Partai berlambang mirip logo Mercy itu, mengingatkan agar Jokowi agar tidak melewati batas-batasan yang ada. “Sebaiknya Pak Jokowi menolak dan menghentikan ambisi perpanjangan ini. Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi. Pak Jokowi jangan melewati batas,” kuncinya.(*)