Bolmut, dotNews.id – Mengemban tugas selaku fungsi control atas kelangsungan roda pemerintahan Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), terus dilakukan Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAp.
Kepada wartawan Amin mengatakan, terus lakukan imbauan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bolmut, agar tetap fokus dan konsentrasi mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada seluruh item pengelolaan keuangan daerah.
“Banyak yang perlu kita benahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, meski pada tahun kemarin Pemkab Bolmut telah mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK,” kata Wabub, belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penilaian sistem pengelolaan keuangan pada seluruh item pengerjaan yang tertuang pada pelaksanaan sejumlah program tergantung dari kinerja dan upaya seluruh SKPD maupun instansi agar meminimalisir bahkan mengupayakan tidak terdapat temuan BPK.
“Untuk itu, saya berharap agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, menjalankan laporan yang selalu terkoneksi dengan seluruh SKPD dan instansi Pemkab agar laporan akhir yang dihasilkan tidak mengalami kesalahan,” tegasnya.
Menurutnya lagi, jika seluruh langkah tersebut bisa dijalankan dengan serius dan terjadi keseimbangan antara perencanaan dan realisasi program, target pemerintah untuk mempertahankan predikat WTP bukan merupakan hal yang mustahil.
“Saya juga akan tetap memantau langsung seluruh proses yang dijalankan agar kinerja beberapa pihak yang memiliki tanggungjawab pelaksanaan sistem keuangan mampu berjalan sesuai harapan, sehingga seluruh kekurangan tidak akan terulang di tahun ini,” tandasnya.
Selain mempertahankan penilaian WTP dapat dicapai, Amin juga bertekat dengan kerja sama yang baik dari seluruh SKPD, akan menjadi kabupaten yang pertama melakukan penyerahan LKPD dari 15 kabupaten/kota se Sulut.
“Kami menghimbau kepada beberapa SKPD yang menerima alokasi anggaran yang terbilang lebih besar dibanding instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bapelitbang, harus memaksimalkan upaya pengelolaan keuangan daerah lebih maksimal lagi, begitu juga dengan SKPD lainnya,” tutup Amin.(**)
