Pilkades Serentak dan Embrio Demokrasi

0 Komentar

Selayar, newsline.id — Kepala Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam struktur kekuasaan di Republik ini yang telah diberikan kewenangan tersendiri oleh pemerintah. 

Demikian diatur secara gamblang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahannya. 

Dalam undang – undang tersebut disinggung pula bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dengan keasliannya.

Setelah difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka Desa wajib melaksanakan sesuai dengan kebutuhannya dan memastikan pengelolaan anggaran itu secara transparan dan tepat guna serta tidak keluar dari regulasinya. 

Salah satu implementasi dari undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni adanya penggelontoran anggaran milyaran hingga setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2020 akan naik sebanyak 2 Trilyun sehingga menjadi 72 Trilyun. 

Jabatan Kepala Desa saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menjadi profesi yang menarik banyak pihak untuk ikut mengambil bagian.  Baik pensiunan maupun lulusan – lulusan sarjana muda ikut tergugah hati untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.


Lantaran Pilkades menjadi embrio demokrasi Indonesia yang menentukan proses hajat hidup orang banyak, maka pemilihan Kepala Desa diharap tidak menjadi satu hambatan dalam proses penyelenggaraan Demokrasi Indonesia. Kehadiran anak – anak muda diharap pula memberi pelangi yang indah dalam ruang lingkup demokrasi khususnya di tingkat lokal. 

Pemuda yang ikut mengambil bagian dalam proses pergantian pucuk pimpinan tertinggi di tingkat desa ini harus tampil dengan penuh percaya diri. 

Pemuda yang bermodalkan gagasan dan pengalaman di dunia kampus dan sebagai aktivis organisasi, bukan bermodalkan isitas semata tapi punya modal kapasitas yang mumpuni sehingga kehadirannya menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menata masa depan kampungnya. 

Sampai hari ini, saya masih meyakini kalau hadirnya mereka “Pemuda”, akan mensulap desa menjadi peradaban kecil yang inovatif dan berkarakter dengan berdasarkan pada keasliannya sendiri. 

Namun demikian, pemikiran para calon itu tentu harus sampai di telinga para pemilihnya agar dapat menyentuh hati dan membuka pola pikir pemberi mandat sehingga tidak memilih kucing dalam karung. 

Olehnya itu, bagaimana caranya isi kepala pemuda bisa sampai di akar rumput maka mesti ada media yang dapat mentransfer pemikiran – pemikirannya agar bisa dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat di desanya masing – masing sampai pada hari pencoblosan. 

Salah satunya adalah para calon mesti dibuatkan panggung untuk mentransformasi dan membedah visi, misi serta rencana programnya kedepan yang disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat di desa itu bukan hanya dikuliti di dalam ruang pola saja.

Namun hal ini rasanya bakal kontradiksi dengan rencana pemaparan visi misi dan program kerja calon Kepala Desa yang kabarnya akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu dekat ini. 

Sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat tidak begitu efektif dan terkesan sekedar hanya dilakukan secara seremonial semata. Yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa proses itu tidak dilakukan di desanya saja masing-masing. 

Apakah target yang ingin dicapai dalam menguliti pokok – pokok pikiran para calon, sementara hal itu tidak sama sekali berefek pada pemilihnya karena tidak didengar dan disaksikan langsung oleh para pemilih di desanya.?

Beruntung kalau tahapan yang sama juga dilakukan di tingkat desa. Artinya masih ada kesempatan bagi para calon untuk menyampaikan secara resmi gagasan-gagasannya ke pemilih. 

Ataukah memang aturan yang ada mengharuskan untuk dilakukan di kabupaten dan tidak memungkinkan untuk dilakukan di desa atau bahkan di kecamatan sehingga askes masyarakat yang notabenenya sebagai pemberi mandat lebih dekat dan bisa ikut serta menyaksikannya.

Sampai hari ini, penulis belum menemukan satu jawaban yang tepat, mungkin karena keterbatasan kemampuan dalam mengakses informasi terkait regulasi itu. Tapi apakah sekaku itu dalam menerjemahkan proses tahapan pemilihan kepala desa di Bumi Tanadoang. 

Karena bila ini tetap dilakukan di kabupaten dengan menghadirkan semua calon kepala desa maka waktunya juga tidak akan efektif dan terksean dilakukan acara seremonial saja. Serta dilakukan hanya untuk memenuhi asas kepatuhan terhadap regulasi yang tertulis tapi bukan karena untuk masyarakat tahu tentang isi kepala para kandidat kepala desa.

Olehnya itu, mungkin perlu pengkajian kembali untuk menyederhanakan tahapan itu, apakah tidak sebaiknya acara debat dan pemaparan visi misi atau apapun namanya, dilakukan di setiap desainnya masing – masing agar pemilih tahu gagasan para calonnya. 

Karena pilkades ini adalah pesta rakyat yang digelar 6 tahun sekali. Dimana pada proses politik ini, rakyat perlu dengan secara ikhlas memberikan hak politiknya kemudian setelah diberi mandat maka sebagian hak-hak sosial masyarakat diurus Pemerintah.

Legitimasi Politik itu hanya bisa terjadi dan tumbuh dengan baik dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya. Karena dalam hubungan biologis politik itu akan terjadi proses memberi dan menerima kemudian melahirkan trust (kepercayaan) yang nantinya akan menjadi Embrio Demokrasi. 

Pilkades akan menjadi kunci utama terhadap berjalananya proses Demokrasi yang sehat, berkualitas tanpa ada praktik – praktik yang mengarah pada pemenggalan kebebasan memilih secara nurani. 

Tentu proses politik itu harus dibarengi dengan edukasi dari semua pihak termasuk para calon agar masyarakat dapat menjaga keperawanan demokrasi. 

Ketika itu tidak dilakukan maka Demokrasi akan kehilangan independensi. Jadi jangan mimpi bahwa Demokrasi menjadi sistem yang dapat melahirkan siklus kepemimpinan yang berkualitas. 

Selamat berkompetisi para putra putri terbaik kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pilkades Serentak yang di gelar 05 Desember 2019. Semoga menjadi satu hajatan politik yang tidak sekedar merebut dan mempertahankan kekuasaan tapi lebih daripada itu, memberi edukasi pada masyarakat. 

*Penulis:  Suharlim (Pemuda Selayar, dan mantan aktivis himpunan mahasiswa Islam cabang Makassar).

Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar