Fadli Noor: Rekomendasi Pansus Angket Kontroversial

0 Komentar

Makassar, newsline.idSehubungan akan diselenggarakannya rapat paripurna DPRD Sulsel terkait hasil pansus hak angket, Ketua PSI Sulsel Muhammad Fadli Noor angkat bicara.

Menurutnya, DPRD Sulsel mesti rasional, bijak dan berpikir untuk kondusifitas Sulsel dalam menyikapi rekomendasi pansus angket yang kontroversial.

Pasalnya, kata dia, Sidang pansus tak membuktikan sedikit pun pelanggaran UU sehingga rekomendasi pemakzulan terkesan dipaksakan.

“Menimpakan kesalahan kepada gubernur atas penerbitan 193 SK pejabat yang ditandatangani dan dilantik oleh wakil gubernur juga mengoyak akal sehat publik,” ujar Ketua PSI Sulsel Muhammad Fadli Noor saat dikonfirmasi, Minggu (18/08/2019).

Selain itu,  lanjut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pansus juga tidak utuh karena beberapa nama yang disebut dalam sidang-sidang pansus tidak dihadirkan untuk mengkonfrontasi keterangan yang ada.

Oleh karena itu, Fadli meminta DRPD harus mampu menjaga marwahnya sebagai wakil rakyat dalam paripurna besok karena jika usulan pemakzulan dipaksakan dan akhirnya dimentahkan oleh Mahkamah Agung maka kredibilitas parlemen akan cacat di mata publik yang mayoritas menilai sidang terbuka pansus tak menunjukkan kesalahan gubernur.

“Jadi dalam sidang Paripurna besok, kita berharap DPRD harus tetap bersikap bijak dan rasional demi menjaga marwahya lembaga negara,” pungkasnya.

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah menyusun hasil kesimpulan rekomendasi hak angket pelanggaran Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaeman.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel A Kadir Halid bahwa terdapat 7 poin draft
hasil sidang Pansus Hak Angket.

Selanjutnya akan direkomendasikan ke sidang Paripurna DPRD Sulsel pada Senin (19/08/2019) besok.


Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar