Buol, Newsline. Id- Pemerintah Kabupaten Buol melalui Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kabupaten Buol, Lani Irawati Saleh, SE.Ak., M.Si, membuka Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-Ped) Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor BPKAD Kabupaten Buol, pada Senin (16/12/2024).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan yang akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buol.
Di kutip dari rilis laman fb Diskominfo Buol Dalam sambutannya, Asisten III Lani Irawati menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan dimulai pada bulan Desember 2024, dengan harapan seluruh laporan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun. “Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Ini juga akan mempersiapkan laporan yang diperlukan dalam evaluasi kinerja keuangan dan pemeriksaan oleh pihak terkait,” ujar Lani.
Rapat tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap OPD diminta untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pengelolaan aset daerah serta pemeliharaan barang milik daerah juga menjadi perhatian utama agar tidak terjadi pemborosan.
“Kerja sama antara OPD sangat penting agar hasil penyusunan laporan keuangan ini dapat tercapai dengan optimal. Kami juga menargetkan Kabupaten Buol meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam laporan keuangan,” tambah Lani.
Ia mengimbau agar setiap pihak yang terlibat bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas dalam menyusun laporan yang akurat dan terpercaya.
Peserta rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretaris BPKAD Kabupaten Buol, Kepala Bidang Akuntansi PPKAD, serta pejabat fungsional dan struktural dari OPD di Kabupaten Buol. Laporan yang disusun akan mencakup laporan keuangan tahunan, laporan RKPD, serta laporan terkait pajak dan reformasi birokrasi.(***)