BUOL, NEWSLINE. ID – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Buol menggelar rapat percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Lantai II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD. dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buol pada Senin (04/11/2024)
Rapat tersebut bertujuan untuk memetakan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan APBD 2025, serta mencari solusi agar proses penyusunan anggaran dapat berjalan lebih baik, khususnya terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Kabupaten Buol dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol, Wahyu Setiabudi, dalam kesempatan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi awal pendapatan daerah untuk APBD 2025. Berdasarkan proyeksi yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buol diperkirakan sebesar Rp 74,8 miliar, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan.
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Buol. Ia menjelaskan bahwa DAU untuk Kabupaten Buol pada 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 14 miliar, sementara DAK fisik diperkirakan mencapai Rp 58 miliar, yang di antaranya dialokasikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang terbesar untuk PAD kita berasal dari BLUD, yakni sebesar Rp 47,4 miliar dari total PAD Rp 74,8 miliar. Sementara untuk dana transfer, Kabupaten Buol akan menerima total Rp 863 miliar, yang terdiri dari DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar Rp 52 miliar, DAU sebesar Rp 547 miliar, dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sekitar Rp 392 miliar,” jelas Wahyu.
Untuk DAK non-fisik, Kabupaten Buol akan menerima alokasi sekitar Rp 98 miliar, sementara untuk dana desa diperkirakan mencapai Rp 85 miliar. Dana bagi hasil provinsi yang diterima Kabupaten Buol diproyeksikan sebesar Rp 20 miliar. Sementara itu, untuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), diperkirakan sebesar Rp 13 miliar, dengan total pendapatan Kabupaten Buol mencapai Rp 951 miliar.
Sekretaris Kabupaten Buol, Dadang SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun anggaran tahun 2025 mengalami penurunan, Pemerintah Daerah tetap berupaya keras agar program-program yang ada dapat terlaksana dengan baik. Dadang menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan konsultasi dengan kabupaten-kabupaten lain, dan hampir semua daerah mengalami hal serupa, yakni penurunan pendapatan daerah.
“Anggaran kita memang agak tidak konsisten karena pendapatan daerah (PAD) yang menurun. Kami dari TAPD telah bekerja keras, bahkan sudah melakukan pengetatan anggaran, namun tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Dadang.
Ia menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, tiap OPD akan diberikan pagu anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah Daerah akan fokus pada pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) terlebih dahulu, untuk memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Dadang berharap agar setiap OPD dapat memahami pentingnya pemenuhan SPM sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2025. “Setiap OPD harus paham mana yang menjadi prioritas utama, seperti pemenuhan SPM, yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Saat pembahasan APBD perubahan sebelumnya, banyak OPD yang belum sepenuhnya memahami hal ini, padahal ini sudah menjadi penekanan dalam pengusulan anggaran,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Buol berharap rapat ini dapat memperkuat koordinasi antar OPD dan memastikan bahwa penyusunan APBD 2025 dapat berjalan dengan baik, meskipun dihadapkan pada tantangan anggaran yang terbatas. Diharapkan pula, seluruh kegiatan dan program yang ada dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD.(***)
