Bolmut, dotNews.id – Secara virtual Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, dipimpin langsung Bupati Drs Hi Depri Pontoh, mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga yang bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (21/3/2023).
Diketahui bersama, Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga ini terkait dengan pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP Tahun 2023.
Dalam kesempatan ini Kemendagri di wakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Bapak DR H Suhajar Diantoro MSi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sambutan Mendagri yang di bacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri menyampaikan bahwa, Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa merupakan ancaman eksistensi bangsa dan korupsi merupakan musuh kita bersama.
“Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pendekatan penindakan agar tercipta efek Jera pencegahan agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi,” pungkas Suhajar.
Terkait 8 area intervensi, Pak Menteri menekankan beberapa hal kepada bapak/ibu kepala daerah dan pimpinan DPRD antara lain :
1. Pada area perencanaan dan penganggaran APBD, Esensi APBD salah satunya adalah fungsi alokasi, dimana APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah, dengan kata lain APBD harus untuk rakyat, ini penting agar mampu menjaga daya tahan perekonomian daerah, ditengah perekonomian dunia yang sedang mengalami Tekanan.
3. pengawalan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan Inpres 2 Tahun 2022, minimal 40% pengadaan barang dan jasa harus untuk pembelian produk dalam negeri guna meningkatkan UMKM di daerah,
4. Pengelolaan deposito yang akuntabel.(**)
