Masyarakat Miskin Rentan Akses Keadilan, Forum Advokat Siapkan Bantuan Hukum

0 Komentar
Forum Advokasi Bantuan Hukum Sulsel memggelar kegiatan bersama yang bertemakan Penuhi Hak Masyarakat Miskin yang Rentan Untuk Mengakses Keadilan di Hotel Jolin Makassar, Senin, (18/3/2019) (foto:ist)

Forum Advokasi Bantuan Hukum Sulsel memggelar kegiatan bersama yang bertemakan Penuhi Hak Masyarakat Miskin yang Rentan Untuk Mengakses Keadilan di Hotel Jolin Makassar, Senin, (18/3/2019) (foto:ist)

MAKASSAR, NEWSLINE.ID– Forum Advokasi Bantuan Hukum Sulsel menggelar workshop soal perlindungan hak hukum masyarakat miskin yang rentan untuk mengakses keadilan.

Dimana Kegiatan ini bertujuan memberi peluang perlindungan bagi warga negara dalam bentuk system bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat miskin dan marjinal.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Haswandy Andi mengatakan, hal ini jelas telah dirumuskan dalam tujuan penyelanggaraan bantuan hukum yakni menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

“Kebijakan bantuan hukum ini juga telah diatur oleh negara lewat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum),”ujarnya saat menggelar konfrensi pers, di Hotel Jolin Makassar, Senin, 18/3/2019.

Menurutnya, wujud hak konstitusional segala warga negara telah sesuai dengan prinsip persamaan serta kedudukan di dalam hukum.

“menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, yang dapat dipertanggungjawabkan,”tambahnya.

Disamping itu, ia mengatakan Kebijakan tersebut juga telah disambut baik di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dimana bantuan Hukum sebagaimana telah direvisi dalam Workshop yang diikuti oleh Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas dan NGO Advokasi di Makassar tengah berupaya untuk mengesahkan hal ini menjadi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

“Setidaknya saat ini terdapat 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang telah mensahkan Perda Bantuan Hukum yaitu Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo,”umbarnya.

Lebih lanjut Haswandy menegaskan jika dalam menjamin akses keadilan masyarakat miskin yang sangat rentan di Sulsel, Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan.

“untuk itu kami Forum Bantuan Hukum menyatakan dukungnan terhadap Naskah Akademik dan Perda Bantuan Hukum yang telah di revisi dan telah disesuaikan dengan buku panduan penyelenggaraan bantuan hukum didaerah,”pungkasnya.

Diketahui, Workshop ini dilakukan sebanyak 3 kali dan dihadiri oleh sekitar 10 orang yang berasal dari Akademisi, Praktisi, OBH LSM Advokasi dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang berdomisili di Makassar. Usulan-usulan peserta dalam workshop tersebut kemudian telah di disusun oleh Tim Ahli yang terdiri dari Akademisi dari Fakultas Hukum UIN (Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.) dan Praktisi Bantuan Hukum (Abdul Azis, S.H. – Mantan Direktur LBH Makassar).

Penulis : riri
Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar