Kuasa Hukum BPR Sulawesi Mandiri Bantah Tudingan Raibnya Uang Nasabah

0 Komentar

Makassar,Newsline.id- Kuasa Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sulawesi Mandiri membantah soal raibnya dana nasabah milik Rike Handrivany dan Noor Ikhsan Syuhada.

Menurutnya, tudingan yang dilayangkan nasabah yakni Noor Ikhsan Syuhada ke pihak BPR Sulawesi Mandiri itu tidak berdasar dan ini bisa mengarah ke perbuatan tindak pidana.

“Pernyataan yang dibuat oleh Rike Handrivany dan Noor Ikhsan Syuhada ke awak media yang menyatakan dana deposito yang mereka simpan sebanyak 1.4 Miliar raib di BPR Sulawesi Mandiri adalah Informasi yang menyesatkan, “ungkap Ahmad Rianto dihadapan awak media saat menggelar press conference di Cafe Teras Mirano, jalan Yusuf Dg. Ngawing Makassar, Kamis 9 Juli 2020.

Ahmad Rianto menuturkan bahwa seluruh deposito atas nama Noor Ikhsan Syuhada dananya telah keluar masuk sebanyak 13 kali transaksi.

Yang ia cairkan pada bulan Agustus, September, Oktober dan November. Sedangkan deposito milik nasabah Rike Handrivany telah cair pada tanggal 1 September 2016.

Pencairan deposito tersebut kata Ahmad Rianto terjadi berkat perintah dari Noor Ikhsan Syuhada selaku Kepala Cabang Maybank Syariah Makassar saat itu sendiri.

Dimana, karyawan dari Noor Ikhsan Syuhada bernama Mahmud dan Gery yang merupakan karyawan Maybank Syariah Cabang Makassar diperintahkan mencairkan seluruh deposito milik kedua nasabah tersebut.

Ditambah lagi, laporan yang dibuat oleh nasabah Rike Handrivany selaku istri dari Noor Ikhsan Syuhada ke pihak kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengada-ada.

Karena, menurutnya alat bukti yang menjadi dasar laporan Rike Handrivany ke Polsek Mariso adalah bilyet palsu. Bukti tersebut adalah surat pernyataan palsu tanggal 3 November 2015 dan 18 Desember 2017.

Sekedar diketahui, proses hukum antara nasabah dan pihak BPR Sulawesi Mandiri sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

“Terkait proses hukum yang berjalan kami menyerahkan penuh ke pihak pengadilan yang menyidangkan perkara ini,”imbuhnya.

Ahmad Dianto yang merupakan Kuasa Hukum mantan Direktur Utama BPR Sulawesi Mandiri yaitu Dalmalius Panggalo juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel dengan nomor : LBP/186/VI/2020/SPKT Tanggal 23 Juni 2020.

“Kami akan menempuh upaya hukum terkait hal tersebut karena ini tudingan yang tidak mendasar karena BPR dalam hal ini pihak yang sangat dirugikan akibat pemberitaan tersebut,”pungkasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar