Jakarta,dotNews.id – Soal transaksi mencurigakan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, sejak tahun 2012, tak diketahui Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.
Dia menyampaikan hal tersebut untuk merespons pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut PPATK menemukan transaksi mencurigakan sejak tahun 2012 dan telah dilaporkan ke KPK.
“Saya sendiri baru dengar ini. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada yang menyampaikan ini. Akan tetapi, seharusnya memang PPATK memperlihatkan bukti resmi laporannya ke KPK,” kata Abraham Samad, seperti melansir cnnindonesia.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, yang penting dilakukan saat ini adalah tindak lanjut dari KPK mengenai harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
Abraham Samad juga mengatakan kasus tersebut jadi pintu masuk untuk menelusuri harta kekayaan pegawai negeri.
“Kalau lembaga antirasuah membiarkan itu, berarti ada masalah di KPK-nya. Fenomena ini jangan berhenti di Rafael saja. Saya khawatir pegawai atau pejabat pajak keuangan jangan-jangan seperti itu semua,” tandasnya.
Disisi lain, Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto juga mengaku tidak mengetahui soal kejanggalan harta Rafael Alun Trisambodo.
“Bisa dikonfirmasi kepada Abraham Samad sebagai Ketua KPK karena ada pembidangan kerja diantara Wakil Ketua dan tidak semua KPK tahu seluruh bidang kerja,” ucapnya.
Dia mengaku berkonsentrasi pada bidang penindakan saat masih menjadi pimpinan KPK.
Menurutnya, penindakan soal harta kekayaan baru bisa menjadi wewenang bidang penindakan setelah ada analisis dari direktorat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Dia mengaku sejak dulu sudah ada diskusi yang diinisiasi untuk meningkatkan peta LHKPN agar tidak hanya bersifat administratif.
“Akan tetapi informasi yang terintegrasi dengan single identity number, pajak, dan aset. Jika ini bisa dilakukan, maka akan sangat bermanfaat bagi pencegahan korupsi,” ucapnya.
Eks Pimpinan KPK, Saut Situmorang juga angkat suara. Dia mengaku sebal dengan LHKPN lantaran hanya menjadi wadah laporan saja tanpa ada pejabat yang memberi klarifikasi.
“Terkait LHKPN itu, saya orang paling sebel itu dengan hal tersebut. Karena dilaporkan saja (harta kekayaannya) tapi enggak pernah diklarifikasi,” tuturnya.
Saut mengklaim pernah melakukan disposisi atau meminta bawahan memanggil seseorang pejabat untuk menjelaskan dari mana barang atau harta yang dimiliki.
“Saya beberapa kali justru bikin disposisi. Saya minta cari barang yang dimiliki pejabat ini dari mana dia dapat. Karena kalau dia tidak bisa menjelaskan, seharusnya kita kan paham ada tindak pidana pencucian uang (TPPU),” kata dia.
Harta pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik. Dianggap janggal karena harta yang dimiliki begitu banyak berdasarkan data yang ia laporkan ke KPK. Bahkan hampir menyamai Menkeu Sri Mulyani.
Di media sosial pun sudah tersebar informasi diduga rumah-rumah serta kendaraan mewah milik keluarga Rafael Alun di beberapa daerah.
Dia menjadi sorotan usai putranya, Mario Dandy Satrio menganiaya anak anggota GP Ansor. Korban yakni Cristalino David Ozora dianiaya hingga tak sadarkan diri selama beberapa hari.(**)
