Aturan Baru BPJS Sudah Disosialisasikan tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya, Kapan Penerapannya?

0 Komentar
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

NEWSLINE.ID- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mengatur undang-undang mengenai urun biaya dan selisih biaya 2018 lalu.

Namun, dalam aturan baru itu banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kapan resmi diterapkan?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun mengatakan bahwa selisih biaya untuk kenaikan kelas rawat inap dan rawat jalan sudah diundangkan sejak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 pada 17 Desember 2018.

Sementara untuk urun biaya rawat jalan maupun rawat inap hingga kini belum diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

“Sampai saat ini tim baru terbentuk dan beberapa jenis pelayanan belum diajukan oleh organisasi profesi dan Persi (Persatuan Rumah Sakit Indonesia),” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, SH, MKM, MHum saat ditemui di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019) dari laman detikcom.

Meskipun Permenkes ini sudah disosialisasikan, baru dua hal yang sudah diatur oleh Menteri Kesehatan, yakni tata cara dan besaran urun biaya dan selisih biaya.

Sedangkan mengenai jenis, Sundoyo menegaskan belum ada usulan dari pihak terkait.

Sundoyo tidak bisa memastikan kapan aturan urun biaya ini akan diimplementasikan, karena butuh proses yang cukup panjang hingga akhirnya nanti ditetapkan oleh Menkes.

“Kebetulan untuk usulan tim dari berbagai unsur tadi baru minggu lalu. Saat ini proses penetapan tim oleh Menkes. Target timnya berharap sampai akhir bulan sudah ditetapkan timnya,” jelas Sundoyo.

Aturan urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

Untuk selisih biaya, setiap pasien yang rawat inap hanya boleh naik satu kelas di atasnya dan membayar selisih biaya dari tarif INA CBG’s hak kelasnya.

Sementara untuk peningkatan dari kelas satu ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG’S kelas satu.

Sedangkan untuk rawat jalan, apabila peserta yang ingin naik kelas ke poli eksekutif jika tersedia di rumah sakit, maka peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap kedatangan.

Penulis : Satri
Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar