Jakarta,dotNews.id – Terkait vonis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer menarik perhatian, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun. Dia meminta publik tidak menaruh keinginan atau harapan besar terhadap keringan yang akan di jatuhkan oleh hakim.
Menurutnya vonis ringan, bebas atau mendapat putusan berat bisa dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan dari persidangan. Mengingatkan tandas dia tidak semua permohonan justice collaborator bisa diterima oleh hakim. Sehingga harapan untuk putusan ringan terhadap Richard juga belum tentu didapat.
“Keringanan ini jangan dijadikan ke publik suatu ekspektasi besar. Ini jadi perhatian kita,” ujar Gayus di program Dua Arah KOMPAS TV “Bisakah Eliezer Divonis Ringan?”, Jumat (10/2) malam.
Gayus juga menambahkan tidak mempermasalahkan jika tim kuasa hukum dan pihak lain memiliki keyakinan akan diterimanya status justice collaborator (JC) Eliezer oleh majelis hakim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun keyakinan tersebut jangan malah membuat sebuah harapan yang luas kepada masyarakat akan ada putusan ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer. “Kalau ini (Richard Eliezer) dibebaskan apakah yakin tidak melanggar keadilan,” ujar Gayus seraya meminta penjelasan Ronny Talapessy, pengacara Richard Eliezer, dilansir kompas.tv
Lebih lanjut Gayus menjelaskan ukuran dari JC adalah manfaat yang diadopsi dari tindak pidana korupsi atau Tipikor. Sebab di pengadilan Tipikor, JC berperan penting untuk mengembalikan uang negara. Jika diterapkan di pengadilan tindak pidana umum maka harus melihat manfaat dari seseorang yang direkomendasikan sebagai JC. “Jadi sama ukurannya. Sebesar apa manfaat seseorang ini memegang peran sebagai JC,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Pengacara Richard Eliezer, Ronny Talapessy menyatakan perkara ini merupakan momentum dalam menegakkan hukum yang lebih baik dan menegakkan keadilan. “Ini momentum bagi JC. Ini bukan sekadar untuk Richard Eliezer, hal ini yang harus kita pahami bersama,” katanya.
Ronny menjelaskan sebelum Richard banyak kasus yang mendapat dukungan publik. Diantaranya kasus Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional pada 2009.
Ditingkat kasasi, dalam pertimbangannya majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan amicus curiae.
Kemudian kasus Tempo melawan rezim orde baru, amicus curiae juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. “Amicus curiae ini adalah aspirasi dari masyarakat, bahkan ada guru besar hukum yang menyampaikan. Diharapkan hakim melihat aspirasi dari masyarakat ini,” tandas Ronny.(**)
