Lakukan Eksekusi Lahan, Operator Eskapator Di Tahan Massa Tuntut PN Palopo

0 Komentar
Sedikitnya seratus massa menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Selasa (5/3/2019).

Sedikitnya seratus massa menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Selasa (5/3/2019).

PALOPO, NEWSLINE.ID- Sedikitnya seratus massa menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Selasa (5/3/2019).

Mereka meminta agar dua terdakwa, Mahaluddin dan M. Nur, dibebaskan dari jeratan hukum.

Sebab mereka menilai kasus pidana yang menjerat Mahaluddin dan M. Nur salah sasaran dan sarat dengan kepentingan yang melibatkan aparat penegak hukum.

Keduanya duduk di kursi pesakitan dijerat pasal 406 KHUP tentang pengrusakan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Kami minta agar majelis hakim membebaskan kakak kami (Mahalussin) dari jeratan hukum karena kakak kami hanya menjalankan putusan pengadilan,” kata Jumadil Idris, adik Mahaluddin.

Sekadar diketahui, tahun 2016, Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi lahan yang dimenangkan M Nur sebagai penggugat di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Eksekusi lahan yang mendapat pengawalan ratusan personil polisi dan tni sempat mendapat perlawanan warga.

Untuk melakukan eksekusi, panitera menyewah jasa Mahaluddin sebagai operator eskapator.

Burhanuddin, pemilik SPBU Sampoddo, kemudian melaporkan hal tersebut ke mapolda Sulsel karena sebagian bangunan SPBU miliknya rusak karena turut menjadi obyek eksekusi sementara lahan tempat SPBU miliknya didirikan tidak masuk dalam obyek sengketa.

“Yang harus bertanggungjawab di sini kan seharusnya pengadilan sebagai pelaksana eksekusi, kakak kami (Mahaluddin) sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus ini karena hanya disewa jasanya. Lebih bingungnya lagi karena pengacara M. Nur (Rahmat Taqwa) tidak diproses hukum. Ini kan aneh,” kata Jumadil.

Menyikapi unjukrasa dan tuntutan agar Mahaluddin dibebaskan dari jeratan hukum, ketua PN Palopo, Ignasius eko purwanto, mengatakan, pengadilan hanya menerima, menyidangkan dan memutus perkara.

“Mari kita menghargai proses hukum yang sementara berjalanan. Jika keluarga terdakwa memiliki bukti-bukti bahwa terdakwa tidak bersalah, tunjukkan dan buktikan di persidangan melalui penasehat hukumnya,” kata Ignasius.

Soal apakah nanti terdakwa bersalah atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas Ignasius.

Ignasius juga meminta kepada keluarga terdakwa agar menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Penulis : Herianto
Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar