Hadiri Rapat Koordinasi Bersama KPK, Bupati Barru Tegaskan Korupsi Penghambat Pembangunan!

0 Komentar
KPK RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasa Korupsi Terintegrasi Tahun 2019, Rabu (13/2/2019), di ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

BARRU, NEWSLINE.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasa Korupsi Terintegrasi Tahun 2019, Rabu (13/2/2019), di ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Kegiatan tersebut digagas oleh Bidang Pencegahan KPK RI yang dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Provinsi, Bupati, Sekda, Kepala Bappeda serta Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Sulsel.

Adapun tema dari Rapat Koordinasi Terintegrasi kali ini yakni, “Dalam Rangka Pelaksanaan Kordinasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terionterasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Bersama Linit Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupai RI.”

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan Tim Supervisi.

“Tentunya Tim Supervisi dalam membina dan mengarahkan aparatur yang ada di daerah untuk selalu menyiapkan segala dokumen yang menjadi indikator penilaian dalam MPC, termasuk untuk tahun 2019 ini,” ujarnya.

Melalui kegiatan itu pula Adik Kandung Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, itu berharap KPK RI dalam hal ini sebagai penggagas mampu mencapai tujuannya.

“Yakni dapat memperkuat komitmen seluruh instansi Pemerintahan Provinsi dalam pencegahan dan memberantas korupsi,” paparnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Bupati Barru, Suardi Saleh, turut hadir pula mengikuti Rapat Koordinasi yang berlangsung.

Suardi Saleh pada kesempatan itu pula berharap banyak atas Rapat ini terutama menyangkut dengan panduan KPK agar setiap Pemerintahan Daerah tak menemui hambatan dalam pembangunan.

“Kami berharap kehadiran KPK RI ini dapat memberikan panduan bagi kepala daerah dan OPD dalam menjalankan pembangunan, karena korupsi ini merupakan salah satu penghambat percepatan pembangunan di daerah kita ini,” tegasnya.

Penulis : Taupan
Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar