Diberhentikan Sepihak Jadi Kadus, Pria Ini Bakal Gugat Kadesnya

0 Komentar


Selayar,  newsline.id — Pergantian Kepala Dusun pasca pemilihan Kepala Desa bukanlah hal yang baru terjadi. Hal demikian hampir terjadi pada setiap periode kepemimpinan desa.

Hal itu juga yang dialami La Oda Abdullah sebagai Kepala Dusun Limbo Utara Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pihaknya diberhentikan oleh Kepala Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu, karena diduga bukan bagian dari pendukungnya saat pemilihan kepala Desa yang digelar 5 Desember lalu.

Atas keputusan tersebut, Kepala Dusun Limbo Utara Desa Batu Bingkung yang baru saja diberhentikan sejak 06 Januari itu mengaku kecewa. La Ode Abdullah menganggap keputusan itu sepihak dan tanpa ada rekomendasi dari Camat Pasimarannu sebagaimana diatur dalam regulasinya.

“Surat pemberhentian ini menurut saya sangat sepihak dan mementingkan diri sendiri karena tidak jelas apa dasar dan alasannya serta tidak sesuai juga dengan mekanismenya,” kata La Oda Abdullah, Sabtu (18/01/2020).

Menurut dia, Kades seharusnya tidak asal bongkar pasang saja perangkatnya sesuai dengan kemauannya karena ada regulasi yang mengatur itu semua.

“Saya tidak masalah bila memang harus diganti tapi mesti sesuai dengan regulasi yang ada. Ini kan sudah jelas melanggar Undang – Undang dan Peraturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, La Ode Abdullah mengatakan keputusan pemberhentian kadus itu juga membuat masyarakatnya resah. Olehnya itu, Ia meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Kadis PMD Kepulauan Selayar agar dilakukan pemanggilan dan mengevaluasi Kades Batu Bingkung.

“Kami harap Kades bisa diproses sesuai dengan Aturan per undanga – undangan yang Berlaku. Artinya masalah ini mesti ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berwenang agar tidak terulang kembali,” terangnya.

Namun demikian, La Ode Abdullah akan menempuh jalur hukum apabila pemberhentian terhadap dirinya sebagai Kepala Dusun tidak ditindaklanjuti.

Pasalnya, Kepala Desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak semua – maunya saja.

“Sanksi bagi Kades yang melakukan pelanggaran tersebut diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 29 dan 30. Jadi kalau ini tidak ada penyelesaian dengan serius maka kita akan mengambil upaya hukum,” tegasnya.

Sekedar diketahui, alasan pemberhentian perangkat desa diatur dalam UU Desa No 6 tahun 2014 sebagaimana berikut;

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Berhalangan tetap;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
e. Melanggar larangan sebagai Perabgkat Desa.
 

Tulisan ini berasal dari redaksi newsline.id

0 Komentar