Bolmut, dotNews.id – Birokrasi merupakan mesin negara. Jika pengukuran kinerja birokrasi berjalan baik maka target program kegiatan cepat ter sampai, tidak subjektif dalam memberikan penilaian output kinerja bawahan.
Hal ini lah yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolmut, Khristanto Nani S.STP MH, ketika berbincang-bincang dengan awak media ini di ruang kerjanya, Jumat (22/9/2023).
Menurutnya Birokrasi jangan hanya menjadi tumpukan kertas dan tidak memberikan dampak.
“Laiknya mesin bagi pembangunan, kinerja birokrasi memang harus dijaga dan ditingkatkan kemampuannya,” kata Khris.
Lanjutnya, pemerintah sadar betul, tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, program-program pembangunan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat akan sulit terwujud. Maka sangat tepat pemerintah menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan Nawacita.
“Kita memerlukan birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan jaman,” tandasnya.
Menurutnya lagi, pemerintahan yang cepat dan responsif terhadap keluhan-keluhan merupakan salah satu fokus reformasi. Pemerintah di semua tingkat pusat dan daerah mau tidak mau harus berubah ke arah pemerintah yang terbuka dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara inilah yang diyakini mampu mendorong partisipasi rakyat, sehingga pembangunan akan berjalan lebih baik dan efisien,” tutur Khris.
Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang baik tentu sebaiknya dimulai dari aparat pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani. Dalam konteks ini, aparat pemerintah dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat, karena sejatinya aparatur negara merupakan pelayan masyarakat.
“Untuk mewujudkannya, harus ada perubahan karakter, mindset dan reformasi pola kerja yang efektif dan efisien,” pungkas pria low profile ini.(rap)